-->

Media Informasi Warga Banda Aceh

Cari Berita Disini

Plt Gubernur Aceh Perpanjang Masa Jabatan Komisaris Independen PT.Bank Aceh Syariah

Banda Aceh - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah memperpanjang masa jabatan Komisaris Independen PT. Bank Aceh Syariah, Abdussamad, untuk periode kerja 2020-2024. Hal itu tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 584/ 4413/ 2020 selaku pemegang saham pengendali PT.Bank Aceh Syariah.


Surat Keputusan perpanjangan masa jabatan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah kepada Abdussamad dan disaksikan oleh Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Amirullah di ruang rapat Sekda Aceh, Senin (14/9/2020). 

"Masa jabatan Abdussamad telah berakhir pada tahun 2019, jadi melalui SK ini ia sudah resmi kembali melanjutkan jabatan itu," kata Amirullah.

Sebelumnya, Abdussamad menjabat Komisaris Independen PT.Bank Aceh Syariah pada periode kerja 2016-2019 dan sempat menjabat Plt Komisaris Utama di tahun 2019 hingga saat ini. Kini ia kembali mengemban amanah untuk melanjutkan jabatan Komisaris Independen PT.Bank Aceh Syariah.

Amirullah berharap, dengan penyerahan SK perpanjangan masa kerja tersebut, Abdussamad dapat kembali melanjutkan pekerjaanya sehingga tidak ada lagi kekosongan jabatan dan segala kepentingan bisa terus berjalan seperti biasanya.

Mulai Besok, Pelanggar Protokol Kesehatan Langsung Kena Denda

Banda Aceh - Terhitung mulai Selasa 15 September 2020, Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh nomor 51 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, resmi diterapkan.
Hal tersebut merupakan hasil keputusan rapat Forkopimda Banda Aceh dan SKPK terkait di Balee Keurukon, Balai Kota Banda Aceh, Senin 14 September 2020.

“Sesuai hasil kesepakatan bersama Pak Kapolresta dan Dandim 0101/BS, mulai hari ini kita gelar razia sekaligus penerapan sanksi,” kata Wali Kota Aminullah Usman.
Menurutnya, masa sosialisasi perwal yang memuat sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan sudah selesai.

“Sudah waktunya kita operasi. Razia dan penindakan mulai diterapkan sore ini. Sebelumnya pada pagi harinya akan digelar apel dan pembekalan petugas.”

Mengenai petugas yang turun ke lapangan, kata wali kota, terdiri dari Satpol PP/WH, Polisi, TNI, serta sejumlah unsur dinas terkait.

“Saat razia, sanksi langsung diterapkan di tempat, apakah denda atau kerja sosial untuk memberi efek jera,” katanya.

“Lokasinya kita start dari Masjid Raya Baiturrahman dan tempat-tempat keramaian lainnya termasuk warkop,” katanya lagi seraya memohon dukungan dari seluruh masyarakat. “Ini kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, demi keselamatan kita bersama,” ujar Aminullah.

Penjelasan lebih teknis disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Banda Aceh Bachtiar. Dalam razia dan penindakan/sanksi dimaksud pihaknya akan menurunkan tim gabungan yang terdiri dari 10 polisi, 10 TNI, 25 Satpol PP/WH, petugas BPBD 6 orang, dan petugas Dishub 6 orang.

“Razia dan penerapan sanksi ini akan kita berlakukan mulai hari ini hingga Desember nanti. Dalam rentang waktu itu, kita akan lakukan evaluasi setiap bulannya. Adapun lokasinya sudah kita tentukan di seputar Masjid Raya Baiturrahman, Pasar Aceh, Peunayong, Jalan Daud Beureueh, Jalan Teuku Umar, Taman Sari, hingga ke warkop-warkop,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Perwal 51 mengatur soal sanksi bagi para pelanggar prokes 4M. Bagi perorangan yang melanggar Perwal 51 akan dikenai sanksi berupa kerja sosial, yaitu membersihkan fasilitas umum dan tempat ibadah paling lama dua jam, atau dikenai denda sebesar Rp 100.000.

Sementara sanksi adat, dilaksanakan oleh pemerintah gampong dalam hal pelanggaran 4M di tempat ibadah dan fasilitas umum. Sanksinya berupa mengaji atau menghafal surat pendek, mengumandangkan azan di tempat ibadah selama satu minggu bagi pelanggar laki-laki, dan mengikuti pengajian di gampong selama empat hari berturut-turut. Bagi non muslim menyesuaikan.

Kemudian bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenai denda administrasi sebesar Rp 250.000 untuk usaha kecil dan Rp 500.000 untuk usaha menengah dan besar. Sanksi lebih berat bisa dihentikan sementara operasional hingga pencabutan izin usaha.(anterokini)

DPRK Gelar Paripurna Penyampaian Penjelasan Raqan Perubahan APBK Banda Aceh, Tahun 2020

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan APBK (DPRK) Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 di Ruang Utama Dewan, Senin (14/09/2020).

Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, turut dihadiri Wakil Ketua, Usman dan Isnaini Husda. Dari eksekutif dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman.

Setelah dibuka Ketua DPRK Farid Nyak Umar, rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian penjelasakan Raqan Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan Wali Kota Aminullah Usman.

Farid Nyak Umar mengatakan, pembahasan Raqan Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 merupakan kesempatan yang sangat tepat bagi pemerintah kota dan DPRK untuk merencanakan dan merumuskan program-program yang bisa langsung berdampak dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 lebih luar seperti melakukam swab massal.

"Pemerintah kota juga perlu menerapkan grand strategy apa yang bisa dilakukan sampai akhir 2020 untuk penanganan Covid-19 ditetapkan secara terukur dengan pelaksanaan waktu yang jelas," kata Farid Nyak Umar, Senin (14/09/2020).

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyampaikan penyusunan Rancangan Perubahan APBK ini telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Banda Aceh yang merupakan prioritas dan tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 telah tersusun pada 15 struktur perubahan APBK yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan, dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kota Banda Aceh.

Aminullah merincikan pendapatan daerah direncanakan dalam Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.288.978.531.205 mengalami penurunan sebesar Rp126.549.351.007 atau minus 8,94% dari Pendapatan Daerah dalam APBK 2020 murni yang ditetapkan sebesar Rp 1.415.527.882.212.

Belanja daerah Tahun Anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 1.417.727.882.212, tetapi pada Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 terjadi penurunan belanja daerah sebesar Rp60.194.755.607, sehingga menjadi sebesar Rp1.357.533.126.604 atau minus 4,25%. 

Penurunan belanja tersebut diakibatkan karena adanya pengurangan alokasi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan refocusing anggaran sesuai dengan arahan PMK Nomor 35 Tahun 2020.

Kebijakan perubahan pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diperlukan untuk menutupi kekurangan anggaran jika terjadi defisit dan penggunaan kelebihan anggaran jika terjadi surplus. Hal ini dapat terjadi karena dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh terjadi perbedaan kebutuhan anggaran antara pendapatan dengan belanja. Pada Perubahan APBK Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020 pembiayaan daerah yang semula diproyeksikan sebesar Rp2.200.000.000 menjadi sebesar Rp68.554.595.399, mengalami peningkatan sebesar Rp66.354.595.399.

“Kita dihadapkan kepada berbagai kebutuhan yang mendesak khususnya program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus diutamakan, sehingga anggaran yang bersumber dari APBK bisa mempercepat pemulihan dan penanganan kesehatan masyarakat dan program pemulihan ekonomi, terutama ekonomi kerakyatan yang menyentuh 25 langsung pada seluruh masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh,” kata Aminullah Usman.

Turut hadiri dalam rapat tersebut segenap anggota DPRK Banda Aceh, forum komunikasi pimpinan daerah, SKPK dan segenap tamu undangnan lainya.

Jalan Batas Aceh Timur ke Tamiang Bakal Tersambung Akhir 2021

Aceh Tamiang - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menegaskan jalan tembus dari Kecamatan Simpang Jernih di Kabupaten Aceh Timur ke Ibu Kota Karang Baru di Aceh Tamiang akan tersambung pada November tahun 2021. Hal itu dikatakan Nova saat meninjau pelaksanaan proyek multiyears contract di Kampung Babo Kecamatan Bandar Pusaka Aceh Tamiang, Jumat 11/09


"Urat nadi perekonomian adalah infrastruktur jalan. Apapun hasil bumi, kalau jalan tidak ada akan sulit memasarkannya," kata Nova di hadapan puluhan tokoh masyarakat Kecamatan Bandar Pusaka. "Khusus jalan Simpang Jernih - Bandar Pusaka ini selambat-lambatnya November 2021 insya Allah akan selesai."

Nova menyebutkan, seiring selesainya pembangunan jalan hubung dua kabupaten itu, ia berharap infrastruktur lain seperti jembatan juga selesai dibangun. Bahkan Dinas PUPR juga diminta untuk memplot anggaran untuk perbaikan beberapa ruas jalan yang rusak. 

Kepada masyarakat setempat melalui para tokoh, Nova meminta dukungan agar pembangunan tersebut lancar. "Saya mohon maaf jika dalam setahun ke depan ada lalu lalang mobil pembangunan dan mungkin itu sedikit mengganggu. Tolong nanti koordinasi dengan pemenangnya proyek, agar dipastikan pembangunan ini harus seminimal mungkin mengganggu masyarakat," kata dia.

Imum Mukim Bandar Pusaka, Ahmad Dais, menyebutkan selama ini kendala utama masyarakat di perbatasan tersebut adalah konektivitas dan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atas nama masyarakat, ia berterimakasih kepada pemerintah Aceh yang telah membangun jalan ke Kecamatan Bandar Pusaka.

"Umumnya kami di sini adalah pekebun sawit dan karet. Masalah kami di sini adalah jalan yang sangat kami butuhkan. Apabila sawit nggak keluar seminggu saja, masyarakat sudah kalang kabut," kata Dais.

Senada dengan Dais, Camat Bandar Pusaka, Abdul Muthalib, menyebutkan bahwa pembangunan jalan tembus adalah suatu yang diimpi-impikan masyarakat selama ini. Apalagi sekitar 14 ribu lebih masyarakat dari 15 kampung di perbatasan Aceh Timur itu rata-rata bekerja sebagai petani sawit. 

"Kehidupan ekonomi kami tergantung pada sawit dan karet," kata Dais.

Jalan dari Bandar Pusaka - Simpang Jernih merupakan bagian dari jalan batas Aceh Timur ke Ibu Kota Karang Baru di Aceh Tamiang dengan jarak tempuh 43,52 kilometer. Pembangunan jalan ini sudah dilakukan sekitar 26 kilometer. Artinya hanya sekitar 18 kilometer sisa pembangunan. Pembangunan diperkirakan akan dilakukan pada akhir tahun ini dan selesai akhir 2021 dengan anggaran senilai Rp.75 miliar.

Pembangunan jalan hubung Aceh Timur - Aceh Tamiang itu sangat dibutuhkan masyarakat dari dua kabupaten tersebut. Selain mempersingkat jarak tempuh antar-kabupaten, hasil bumi dari daerah pedalaman tersebut akan mudah untuk diangkut.

Selain itu, secara otomatis jalan hubung ini juga akan menghubungkan Aceh Timur - Aceh Tamiang ke Gayo Lues melalui Lokop. 

Rais warga Kecamatan Simpang Jernih Aceh Timur sangat berharap pemerintah Aceh untuk segera menuntaskan pembangunan jalan tersebut. Kata dia, jarak tempuh ke Simpang Jernih dari Bandar Pusaka adalah sekitar satu jam perjalanan darat. Jika terhubung jalan aspal, perjalanan akan tembus hanya sekitar 20 menit.

"Kami sangat terisolir berada di ujung aceh Timur," kata Rais. Karena itu ia sangat mendukung penyelesaian pembangunan jalan yang masuk dalam proyek multiyears tersebut.

Hadir dalam peninjauan proyek jalan multiyears itu Bupati Aceh Tamiang Mursil, Anggota DPRA Nora Idah Dita, Kepala Dinas PUPR Fajri, dan Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdulgani.

BERAPA SIH BIAYA PEMAKAMAN JENAZAH COVID 19 ?

JEPARA
 – Biaya pemakaman jenazah terkonfirmasi positif Covid-19 semuanya ditanggung pemerintah alias keluarga pasien tidak dipungut biaya. 
Namun karena beban tugasnya berat, berisiko, dan tidak kenal waktu. Petugas pemakaman yang ditunjuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Jepara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara, diberikan uang lelah sebesar Rp100.000 per orang per pemakaman/kegiatan. 
Untuk proses pemakaman, dibutuhkan 15 petugas sehingga secara akumulatif honor tim sebesar Rp1,5 juta.
Adapun rincian tugas tim sebagai berikut, seorang Petugas checker, seorang Petugas dekontaminasi, seorang petugas dokumentasi, 6 orang petugas pengangkat peti jenazah, 6 orang operator tali penurunan peti jenazah.
Setelah peti jenazah dimasukkan ke liang makam, 12 orang secara bergantian melakukan pengurugan dan pemadatan makam, mengatur letak batu nisan, seorang bertugas adzan, sesuai keyakinan keluarga, dan seorang bertugas doa/tahlil dan talqim sesuai kondisi keyakinan keluarga.
Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 32 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemulasaraan dan Pemakaman yang dibiayai Pemerintah Daerah Terhadap Jenazah Akibat Infeksi Covid-19.
“Biaya pemakaman ini, ditanggung APBD Kabupaten Jepara,” kata salah satu petugas Pemakaman BPBD Kabupaten Jepara, Muhammad Zainuddin.
Menurut pria yang akrab dipanggil Zainuddin Poten tersebut, selain dari BPBD, mereka dibantu banyak relawan yang berasal dari SAR Jepara, Pramuka Peduli (Pramuli) Kwarcab Jepara, Unit Bantu Pertolongan Pramuka (UBALOKA) Kwarcab Jepara, Lembaga Penanggulangan Bencana Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Jepara, Banser Tanggap Bencana (BAGANA), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), dan SAR Forum Komunikasi Aktivis Masjid (SAR KAM).
“Kami secara bergiliran melaksanakan tugas pemakaman dan harus standby 24 jam. Pemakaman harus menggunakan protokol covid dan waktunya tidak boleh diundur sehingga semuanya harus siap,” kata Zainuddin.
Senada dengan Zainuddin, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jepara Kusmiyanto membenarkan besaran uang lelah tim pemakaman yang disampaikan Muhammad Zainuddin.
“Kebijakan ini sudah ada lama ketika saya belum menjadi Ketua Pelaksana BPBD. Uang lelah mereka sebenarnya tidak besar, tidak sebanding dengan resikonya. Meskipun tidak besar, perjuangan mereka sering menjadi bahan ledekan masyarakat yang tidak memahami. Masyarakat mengira, mereka mendapat honor besar sampai puluhan juta, dan kami pastikan proses pemakaman dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Kusmiyanto.
Di tambahkan, BPBD mendorong agar masyarakat melalui Satgas Penanganan Covid-19 di Desa dan dikoordinir Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan, agar membentuk Tim Pemakaman Covid-19.
“Masyarakat yang tergabung, nanti kita latih protokol pemakaman Covid-19. Agar semua bisa terlibat karena penanggulangan bencana adalah urusan kita bersama,“ kata Kusmiyanto. (sumber)

Banda Aceh dan Aceh Besar Zona Merah Covid-19

Banda Aceh dan Aceh Besar Zona Merah Covid-19

 Banda Aceh—Kasus baru Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bertambah lagi sebanyak 48 orang, sehingga secara akumulatif sudah mencapai 1.696 orang. Pasien Covid-19 yang dilaporkan meninggal dunia sebanyak 2 orang, dan 7 kabupaten/kota masuk zona risiko tinggi Covid-19 di Aceh. 


Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) kepada awak media, di Banda Aceh, Rabu  (2/9/2020).  

Penderita baru Covid-19 sebanyak 48 orang tersebut berasal  dari Banda Aceh sebanyak 26 orang dan warga Aceh Besar sebanyak 17 orang. Sementara warga Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Bireuen, Nagan Raya, masing-masing bertambah 1 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 1 orang berasal dari luar Aceh, urai SAG.

Ia juga melaporkan, zona berisiko tinggi (zona merah), risiko sedang (zona orange), dan risiko rendah (zona kuning), kenaikan kasus Covid-19 di Aceh—termasuk daerah zona hijau yang dinilai tidak ada kasus atau tidak berdampak. Data zonasi risiko sesuai rilis Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Pusat pada laman covid19.go.id/peta-risiko.     

“Tingkat risiko peningkatan kasus Covid-19 sangat penting diketahui karena mempengaruhi persepsi, tingkat kewaspadaan, dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan di kalangan masyarakat maupun para pengambil kebijakan di daerah” ujar SAG.  

Ia menjelaskan, Kabupaten/kota dinilai Zona Merah, yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh Barat Daya,  Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. 

Sedangkan Zona Orange meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Kota Langsa, Kota Sabang, Aceh Tengah, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Utara, Gayo Lues, dan Bener Meriah. 

“Aceh Tenggara merupakan satu-satunya yang masih Zona Kuning. Jumlah kasus yang konfirmasi Covid-19 di Aceh Tenggara hingga saat ini sebanyak 3 orang, dan semuanya sudah sembuh,” imbuhnya. 

Isnaini Husda: Gebrak Masker untuk Mengedukasi Masyarakat Bahwa Covid Itu Nyata

Banda Aceh - Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Isnaini Husda, bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati melakukan "Gerakan Bersama Pakai Masker atau Gebrak Masker di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh, Senin (31/08/2020).


Gerakan tersebut dilakukan dengan membagi-bagikan masker dari rumah ke rumah (door to door) warga. Selain itu juga dibagikan ke Dayah Misbahus Shalihin Al Waliyah di Dusun Meugat Gampong Pande. Distribusi masker ini sambil menyosialisasikan kembali pentingnya penggunaan masker di tengah pandemi Covid-19.


Dalam kesempatan tersebut Isnaini Husda mengatakan, Gebrak Masker yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi, merupakan salah satu upaya menyosialisasikan kembali pemakaian masker sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa virus Covid-19 itu nyata adanya.


"Kita harus bersama-sama tidak hanya pemerintah, tetapi seluruh komponen termasuk masyarakat untuk turut serta menangani covid dengan selalu memakai masker dan menerapkan pola hidup sehat," kata Isnaini.


Ia berharap, pandemi ini cepat berlalu dan semua aktivitas masyarakat bisa kembali pulih seperti yang diharapkan masyarakat.


"Semoga pandemi ini cepat berlalu sebagaimana harapan masyarakat pada umumnya," ujarnya.


Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati mengatakan, Gebrak Masker kali ini merupakan awal dimulainya gerakan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh pada 4 September 2020 secara bersama dengan turun ke seluruh kabupaten/kota hingga ke kecamatan maupun desa-desa. Ini juga merupakan perintah dan amanah dari Presiden RI yang disampaikan kepada Tim Penggerak PKK untuk bisa menyosialisasikan kembali.


"Sebelumnya kita juga sudah menyosialisasikan, mengingat Covid-19 ini makin meningkat, jadi perlu kita mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk patuh dan disiplin terhadap protokol Covid-19 yang terutamanya menggunakan masker," katanya.


Dyah mengatakan, Gebrak Masker ini untuk mengoptimalkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Aceh sebelumnya.


"Mudah-mudahan niat kita mendapat ridha dari Allah dan Covid-19 segera lenyap dari muka bumi Aceh," tuturnya.


Kegiatan ini turut dihadiri oleh penyanyi Aceh Nazia Marwiana, Jubir Satgas Covid-19 Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Gani, Kabid PLIP Diskominfo dan Sandi Aceh, Zalsufran, Keuchik Gampong Pande, Amiruddin, dan tokoh masyarakat.[]

Plt Gubernur : Ulama Sangat Berperan Besar dalam Penanggulangan Covid-19

Banda Aceh- Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyatakan, para ulama memiliki peran yang sangat besar  dalam menangani dan menanggulangi permasalahan Covid-19 yang sedang melanda Aceh. Pengaruh ulama dianggap mampu menuntun masyarakat untuk patuh terhadap imbauan pemerintah agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. 

"Saya yakin, ulama kita di Aceh sudah paham betul apa yang harus dilakukan, " kata Nova saat membuka Muzakarah Ulama Kharismatik Aceh dalam rangka penanganan Covid-19, di Hotel Grand Nanggroe, Rabu, (26/8/2020). 

Muzakarah tersebut mengangkat tema "Melindungi Ummat dari Penyakit Covid-19 dengan Pemahaman Ilmu Agama serta Ilmu Kesehatan." Kegiatan tersebut berlangsung selama 26-28 Agustus 2020.

Nova mengatakan,kedisiplinan masyarakat masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menghindari tempat keramaian, dan lainnya.Banyak masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 seolah-olah hanya sebuah rekayasa. Akibatnya, banyak masyarakat Aceh nyaris tidak peduli bahkan apatis dengan imbauan- imbauan pemerintah. 

Melalui Muzakarah tersebut, Nova berharap keberadaan ulama sebagai “warasatul ambiya” dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada dalam masyarakat. Terutama permasalahan Covid-19 yang sedang melanda saat ini. 

"Kami berharap agar forum muzakarah ini benar-benar menjadi ruang konsolidasi dan sarana membangun persepsi bersama para ulama kharismatik Aceh, dalam rangka melawan dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19, " tutur Nova. 

Kata Nova, peran para ulama di Aceh dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menekan angka kasus Covid-19. Menurutnya, ulama merupakan kearifan lokal yang dimiliki Aceh. Petuah ulama tidak akan ditolak masyarakat, melainkan akan dijaga dan dilestarikan. 

"Sesuai pesan bapak Presiden bahwa kita harus menggunakan media kearifan lokal. Di Aceh, saya pikir tidak terbantahkan lagi, pengaruh dan tuntunan ulama merupakan kearifan lokal di sini, "kata Nova Iriansyah. 

Nova menambahkan, anjuran MPU dan seluruh ulama lainnya di Aceh untuk membacakan Qunut Nazilah dalam setiap sholat rawatib yang dilakukan di masjid dan meunasah selama ini merupakan salah satu contoh peran para ulama dalam membantu penanggulangan terhadap Covid-19. 

"Kami yakin bahwa bagi masyarakat, keberadaan ulama berada pada posisi yang sangat dihormati dan dimuliakan. Kalimat dan kata-kata ulama didengar dan sangat ditaati oleh masyarakat Aceh. Karenanya, kepada para ulama kharismatik Aceh yang hadir malam ini, mari bersama-sama kita yakinkan masyarakat dengan pola edukatif dan persuasif agar muncul kesadaran akan bahaya wabah ini, "ujar Nova. 

Dalam kesempatan itu, Nova juga mengharapkan dukungan dan bantuan dari para ulama guna menyukseskan kegiatan Gebrak Masker yang direncanakan berlangsung pada hari Jumat, 4 September 2020 mendatang.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam mencegah meluasnya penularan Covid-19, " kata Nova. 

Ikut hadir mendampingi Plt Gubernur dalam acara tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Keistimewaan Sekda Aceh, M Jafar, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani, dan Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Zahrol Fajri.

Semua Kabupaten dan Kota di Aceh Kini Miliki Ruang Pinere


Banda Aceh – Pemerintah Aceh mengapresiasi pemerintahan kabupaten dan kota di Aceh yang telah memfungsikan 10 persen dari kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah menjadi ruang ruang rawat pinere serta mengoperasikan ruang isolasi bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasien terinfeksi virus covid-19.


“Tentu kita harus menyampaikan penghargaan dan apresiasi. Dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, bupati dan wali kota di seluruh Aceh langsung menindaklanjuti arahan kita untuk menyediakan ruang rawat pinere di RSUD dan ruang isolasi bagi pasien covid berstatus OTG,” kata Plt Gubernur dalam keterangan yang disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto di Banda Aceh, Senin 24/08.

Iswanto menyebutkan, dari data yang telah ia terima, per Selasa hari ini telah 22 kabupaten dan kota di Aceh yang telah meresmikan penggunaan ruang rawat pinere. “Dari data yang kita peroleh, sampai saat ini di seluruh Aceh sudah tersedia *429* bed untuk ruang rawat pinere dan *737* bed kamar isolasi OTG,” kata dia.

Kabupaten yang belum meresmikan, yaitu kabupaten Simeuleu agar segera dapat memfungsikan ruang pinere untuk rawatan pasien terinfeksi covid-19 paling telat akhir Agustus ini. Karena, dengan pengoperasian seluruh ruang isolasi OTG dan ruang rawat pinere tersebut, artinya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh akan hanya menerima pasien rawatan dengan kondisi sakit berat. 

Sebelumnya, dalam pra desk dan desk bantuan keuangan bersifat khusus dari pemerintah Aceh kepada pimpinan daerah yang dilakukan Plt Gubernur dan Sekda Aceh, Nova berpesan bahwa seluruh RSUD di seluruh Aceh wajib menyiapkan ruang rawat Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging (Pinere) yang nyaman sesuai standar penanganan pasien Covid-19. 

Ruang Pinere yang harus dipersiapkan RSUD kabupaten dan kota adalah yang sesuai standar penanganan pasien Covid-19 katagori ringan dan sedang. Nantinya ruangan itu akan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan observasi dan perawatan awal serta tidak membutuhkan alat kesehatan tindakan seperti ventilator.

Arahan itu langsung ditindaklanjuti oleh pimpinan kabupaten dan kota. Langkah ini wajib diapresiasi, karena komitmen pemerintah di seluruh kabupaten dan kota itu menjadi kabar baik bagi penanganan covid di Aceh. Nova yakin pemutusan mata rantai penyebaran covid di Aceh akan berlangsung cepat. 

Muhammad Iswanto, mengatakan dengan bertambahnya ruang pinere dan isolasi OTG di seluruh kabupaten dan kota di Aceh, maka hal itu diyakini telah mendukung upaya pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien terinfeksi covid. 

“Peresmian ruang pinere di RSUD Kabupaten dan kota telah mendukung RSUD Zainoel Abidin. Di Banda Aceh tepatnya di RSUD Zainal Abidin juga telah tersedia 220 tempat tidur rawat pasien covid,” kata Iswanto.

Rinciannya 160 tempat tidur di enam ruang rawat Pinere, 6 di RICU, 2 di Piliklinik/IGD, 8 tempat tidur di penapisan sebelum IGD, 3 di ruang tindakan, 1 di ruang operasi theater (hybrid) dan 2 di ruang operasi theater dan ponek. Selanjutnya adalah 10 tempat tidur di tenda transisi Pinere dan 15 tempat tidur di ruang transisi Pinere.

Selain itu, lanjut Iswanto, kesiapan lain adalah pemerintah Aceh telah mempersiapkan 195 kamar dengan 388 tempat tidur bagi pasien terinfeksi covid-19 orang tanpa gejala di dua tempat, yaitu di BPSDM dan Asrama Haji Aceh. 

Selanjutnya, Iswanto juga mengharapkan agar kabupaten dan kota segera menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, yaitu menyusun Perwal/Perbup tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.Hal ini penting demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Aceh. 

Pemerintah Aceh sendiri, kata Iswanto telah mempersiapkan Pergub sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut. Pergub tersebut saat ini tengah dalam proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. 

“Sesuai arahan Pak Plt Gubernur, kita semua harus saling memperkuat dalam penanganan covid ini. Mari kita mulai dengan membiasakan dan membudayakan cuci tangan tangan sebelum kegiatan, selalu memakai masker saat berada di luar rumah dan selalu menerapkan phsical distancing,” ujar Iswanto. 

PT. PERTAMINA (PERSERO) MOR l FUEL Terminal Sabang Launching Program Pemberdayaan Masyarakat Bersama Rumah Zakat

SABANG - PT. PERTAMINA (PERSERO) MOR l Kembali menyalurkan dana CSR melalui program pemberdayaan masyarakat. Menggandeng Rumah zakat sebagai mitra, PT Pertamina melaksanakan beberapa program yang bertempat di desa Gampong kuta Barat, Kecamatan sukakarya, kab. Kota sabang. Program pengolahan ikan segar menjadi proram utama pada kesempatan kali ini. 19 Agustus 2020.

Sejak 2019 program pengolah ikan segar sudah dijalankan dan masih menjadi program utama untuk dilanjutkan di 2020 ini. Potensi ikan segar Sabang yang melimpah menjadi alasan utama untuk kelanjutan program ini. Kegiatan pembinaan ini akan menitik berkan pada penambahn skill pekerja pengolah ikan, penjagaan stock ikan segar serta pengemasan produk dengan baik dan tersertifikasi.

Kegiatan dibuka dengan penyampaian laporan awal dari Rumah zakat Cab. Aceh , Riadhi terkait program program yang telah berjalan dan selesai dilaksanakan oleh rumah zakat, diantaranya program penanaman 6000 batang mangrove di jaboi, Program posyandu desa bebas stunting, dan juga pengolahan ikan segar. Rumah zakat berkomitmen untuk kelanjutan program-program yang berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.


Lauching program pemberdayaan masyarakat ini dihadiri langsung oleh GM PERTAMINA (PERSERO) MOR l , Bapak Gema Iriandus Pahalawan,  dalam sambutannya Bapak gema sangat mengapresiasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan sengan sumber dana CSR Pertamina ini.

 “ kewajiban kami adalah memastikan tersalurnya dana ke pihak-pihak yang benar-benar tepat sasaran.  Kami sangat mensuppor untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak seprti ini. Periode ini kita berkomitmen untuk menyalurkan 600 juta dana untuk berbagai sector utamanya pendidikan, ekonomi mandiri, kesehatan serta Lingkungan.”terang beliau

Sementara itu mewalkili pemerintah kota sabang , Juniar SH selaku staff ahli bidang keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan  Pemko sabang.  juga ikut memberikan sambutan pada acara ini, beliau sangat senang dengan kegaiatn yang sudah dan akan berjalan.

“Sabang ini komoditas ikan segarnya berlimpah, jika sedang musimnya harga ikan akan sangat murah. Cara-cara kreatif ini sangat dibutuhkan agar keberlimpahan potensi ikan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Ucapnya. Beliau juga menutup sambutannya dengan melaunching Program Pengolahan ikan di Desa Gampong kuta barat ini.

Selesai acara Ceremony semua yag berhadir melihat hasil pengolahan ikan yang sedang dan masih diolah oleh ibuk-ibuk binaan. Olahan ikan dalam beberapa jenis makanan sepeti keupuk ikan, bakso serta nugget.

Pantauan  acara, Hadir dalam acara launching kegiatan bersama ini ,  General Manager PT. Pertamina (Persero) MOR I, Bapak Gema Iriandus Pahalawan , Management MOR l dan Elnusa berserta Rombongan, Walikota Sabang yang di wakili oleh Stah Ahli bidang Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan, MUSPIKA Camat Sukakarya, Perwakilan Koramil Sukakarya, perwakilan Polsek Sukakarya, Kepala urasan pemerintahan kantor keuchik Gampong kuta Barat, Kepala Rumah Zakat Aceh beserta tim, Dinas Perdagangan & perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, serta pelaku UMKM Binaan program pemberdayaan masyarakat.

Back To Top