-->

Media Informasi Warga Banda Aceh

Cari Berita Disini

Peresmian Masjid Bantuan Aceh Disambut Gembira Warga Kota Palu

Palu – Peresmian Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Minggu (22/11) disambut gembira masyarakat setempat. Kegembiraan itu terpancar dari sambutan hangat pemerintah setempat dan masyarakat yang hadir menyaksikan peresmian masjid.

Abdul Qahar, 69 Tahun, warga Pengawu mengaku cukup bahagia dengan rampungnya pembangunan masjid tersebut sehingga segera dapat difungsikan pasca peresmian.

“Kami merasa senang sekali atas bantuan dari Aceh ini. Mudah-mudahan bisa kami gunakan secepatnya,” ujar Qahar sembari bercerita bahwa masjid lama di lokasi tersebut telah ambruk dan hancur akibat gempa dan tsunami yang melanda kawasan itu dua tahun silam.

Abdul pada kesempatan itu juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Aceh yang telah bahu-membahu menggalang dana untuk membangun masjid tersebut.

Kegembiraan atas peresmian masjid juga diutarakan Aslia. Perempuan berusia 70 ini mengaku senang bisa menyaksikan kembali keberadaan masjid di desanya.

“Alhamdulillah, saya senang sekali, kami bisa shalat di sini lagi,” ujar perempuan yang sengaja menyempatkan diri untuk datang menyaksikan prosesi peresmian masjid.

Sejak ambruknya masjid desa tersebut akibat gempa, pelaksanaan ibadah dilakukan di bawah kanopi dengan luas sekitar 5 x 20 meter yang difungsikan sebagai masjid darurat di lokasi itu.

Masjid Nurul Hasanah Aceh terletak di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Peresmian masjid ini dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg. Palabbi, Plt. Walikota Palu, Sigit Purnomo, serta para pejabat Pemprov Sulawesi Tengah.

Sementara Gubernur Aceh dalam kegiatan itu didampingi Istrinya, Dyah Erti Idawati, Pimpinan dan Anggota DPRA, Dirut PT. Bank Aceh Syariah, para Anggota Forkopimda Aceh, sejumlah Bupati dari Aceh, serta Komunitas Kerukunan Masyarakat Aceh di Palu.

Aceh dan Sumut Ditetapkan sebagai Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024

Jakarta – Provinsi Aceh dan Sumatera Utara resmi menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI atau 21 tahun 2024. Kepastian itu diperoleh usai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan secara langsung pada Kamis 19/11 tadi.

SK Penetapan Tuan Rumah PON tersebut diserahkan oleh Menpora kepada Ketua KONI Pusat. Ketua KONI kemudian menyerahkan SK itu kepada pemerintah Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedy Yuswadi.

Dedy mengatakan pihaknya sudah lama menunggu SK tersebut. Pasalnya, sejak diputuskan sebagai tuan rumah dalam rapat tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2018 lalu, Aceh disebut sudah menyiapkan lahan yang akan dibangun menjadi fasilitas dan venue olahraga untuk PON 2024 mendatang.

“Alhamdulillah hari ini SK sudah kita terima. Kita sudah menyiapkan lahan seluas 110 hektare untuk pembangunan venue di Kuta Malaka Aceh Besar. Tahun depan insya Allah akan ada penyiapan lahan kembali serta penyiapan masterplan pembangunannya,” kata Dedy.

Dedy menyebutkan dengan penyelenggaraan bersama event empat tahunan itu, maka secara umum Aceh dan Sumut akan menyelenggarakan masing-masing 31 cabang olahraga. Di antara cabor yang bakal digelar di Aceh adalah sepak bola.

“Khusus sepak bola di tempat kita, karena pembukaan nantinya digelar di Aceh, “ kata Dedy.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali, menjelaskan penyelenggaraan PON dengan dua tuan rumah menjadi pengalaman pertama. Ia berharap tidak ada hal-hal di SK yang masih dianggap abu-abu karena bisa menjadi perselisihan.

Oleh karena itu, Menpora meminta kepada KONI Pusat untuk mendetailkan SK sebagai panduan agar jangan sampai menjadi penyebab konflik di kemudian hari.

“Saya mohon Aceh dan Sumut ini sama. Jadi ini yang saya mohon betul apalagi ini beda Provinsi, dari awal ini saya ingatkan jangan sampai penyelenggaraan dua provinsi ini jadi tidak akur. tapi saya yakin ini bisa sukses. Jadi itu saya ingatkan,” kata Menpora.

Sebelumnya Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga telah melakukan pertemuan dengan Menpora dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada awal Oktober lalu. Nova menegaskan komitmen Aceh untuk menyukseskan gelaran olahraga nasional tersebut.

Saat itu, Nova didampingi Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf, Ketua Harian KONI Aceh, Kamaruddin Abu Bakar, Sekretaris KONI Aceh, M. Nasir, perwakilan Dispora Aceh Teuku Bustaman serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal.

“Untuk teknis komitmen cabang Olahraga (cabor) serta tempatnya, sudah dipersiapkan untuk PON tahun 2024 nanti. Namun, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dalam bentuk Porwil, sehingga saat PON kita sudah siap,” kata Nova saat itu.

Nova menjelaskan, selain persiapan pembangunan venue Pemerintah Aceh juga segera memasukkan anggaran yang akan dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan PON XXI nanti.

Yayasan Aceh Kreatif Dukung Kreasi Walikota Terkait Pembiayaan Kewirausahaan Pemuda Berbasis Syari'ah

Banda Aceh - Langkah demi langkah, kreasi pun terus dilakukan untuk membangun perekonomian kota Banda Aceh. Kali ini Walikota kembali menunjukkan perhatiannya terhadap sektor perekonomian Banda Aceh melalui Program Pembiayaan Pemuda Entrepreneur (Propamen).


"Program ini sebagai bentuk terobosan baik Walikota yang patut didukung secara seksama dalam mengoptimalkan pertumbuhan enterpreuner muda baru di Banda Aceh. Program ini patut diapresiasi dan kita mengajak semua pihak untuk mendukung program ini agar terealisasi dengan maksimal, sehingga ke depan dapat terus di tingkatkan," ungkap ketua Yayasan Aceh Kreatif kepada media, Rabu (18/11/2020).

Menurut Delky, program ini sangat sejalan dengan amanah Qanun nomor 4 tahun 2018 tentang pembangunan kepemudaan Aceh. "Kita berharap langkah yang dilakukan oleh Walikota ini dapat menjadi roll model bagi Pemerintah Aceh dan daerah lainnya wabil khusus di Provinsi Aceh untuk terus memperhatikan sektor kewirausahaan pemuda. Apalagi sistem pembiayaan yang diterapkan berdasarkan syari'ah, ini tentunya sangat tepat sebagaimana pasal 2 Qanun Nomor 4 Tahun 2018 pasal 2 Qanun Nomor 4 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pembangunan kepemudaan Aceh dilaksanakan berdasarkan azas keislaman dan kearifan lokal. Untuk contoh awal mungkin Banda Aceh sudah memulainya, dan dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Aceh untuk menerapkannya di seluruh Aceh. Tentunya dengan pembiayaan kewirausahaan pemuda yang juga berbasis syari'ah," sebutnya.


Untuk tahap perdana, kata Delky, Walikota Banda Aceh memberikan pembiayaan berbasis syari'ah dengan menggandeng PT Mahirah Muamalah Syari'ah untuk tahap perdana diberikan kepada 1000 entreupener muda di Kota Banda Aceh. "Mudah-mudahan ke depan quotanya dapat ditingkatkan lagi sehingga geliat kewirausahaan di kalangan kalangan muda di Banda Aceh dapat terus bertumbuh dengan masif," harapnya.

Selain itu, sebagai terobosan lebih lanjut, Yayasan Aceh Kreatif menyarankan kepada Pemko Banda Aceh untuk membentuk lembaga permodalan kepemudaan kewirausahaan pemuda (LPKP) di Banda Aceh. "Pembentukan LPKP ini nantinya dapat menjadi acuan dalam penerapan  pasal 26 Qanun nomor 4 tahun 2018, dimana salah satu upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan dan hal itu dapat diwujudkan dengan cara memfasilitasi pembentukan LPKP. Selain itu, pembentukan LPKP di Kota Banda Aceh juga sejalan dengan amanah PP Nomor 60 Tahun 2013 pasal 3, yang menyebutkan bahwa LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi wirausaha muda pemula untuk memulai menjalankan usaha," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Delky, kepedulian Walikota terhadap kewirausahaan pemuda dengan pemberian modal usaha dengan tetap menerapkan sistem pembiayaan syari'ah  tentunya juga tidak terlepas dari visi dan misi Walikota Banda Aceh. "Jadi penerapan syari'at Islam itu tidak hanya bicara razia-razia atau cambuk semata, tapi hendaknya bertahap terus dapat diterapkan untuk berbagai sektor terutama bicara ekonomi yang menjadi salah satu pilar utama pembangunan kota juga hendaknya menerapkan terus dioptimalkan dengan menerapkan pembiayaan berbasis syari'ah. Kita siap dukung Walikota untuk menerapkan terus memaksimalkan pembiayaan kewirausahaan pemuda berbasis syari'ah sehingga menghadirkan keberkahan, dan insya Allah ini dapat jadi roll model bagi daerah lainnya, Amin," pungkasnya.
Perpusnas Anugerahkan Penghargaan Kepada Gubernur Nova Iriansyah

Perpusnas Anugerahkan Penghargaan Kepada Gubernur Nova Iriansyah

Banda Aceh – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Indonesia anugerahkan penghargaan kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Nova dinilai memiliki dedikasi dalam membina,  mengembangkan perpustakaan, dan menumbuhkan kegemaran membaca di Aceh.

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh, Ruslan Abdulgani mengatakan,  Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, menilai Pak Nova memiliki semangat dan dedikasi memajukan perpustakaan.

Indikator nyata, Pemerintah Aceh telah memberikan dukungan anggaran yang relatif besar untuk pembangunan pustaka wilayah.

“Bila selesai dibangun, pustaka kita menjadi yang terbaik dan termegah di Indonesia. Kepala Perpustakaan Nasional tersanjung atas perhatian gubernur kita,” tutur Ruslan di Banda Aceh, Selasa (17/11).

Selain itu, kata Ruslan, apresiasi dari Perpustakaan Nasional juga diberikan kepada Gubernur Aceh atas usahanya mengembangkan perpustakaan hingga ke gampong-gampong di Aceh.

Sementara itu, selain kepada Gubernur Aceh, Perpustakaan Nasional juga memberikan piagam penghargaan kepada Perpustakaan Baiturrahim, Gampong Cot Seumeureng, Aceh Barat sebagai juara harapan III klaster B lomba perpustakaan umum desa tingkat nasional.

Penghargaan itu diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan umum. 

 Dekranasda Aceh Gelar Pameran Virtual Produk Kerajinan Unggulan Se-Aceh

Dekranasda Aceh Gelar Pameran Virtual Produk Kerajinan Unggulan Se-Aceh

Banda Aceh - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh menggelar pameran virtual produk kerajinan unggulan dengan tajuk Sisi Positif Pandemi Covid-19: Sebagai Momentum Percepatan Digitalisasi Pasar Kerajinan di Daerah’, Banda Aceh, Selasa (17/11/2020). Acara tersebut memamerkan berbagai produk unggulan Dekranasda dari seluruh kabupaten/kota se- Aceh guna untuk meningkatkan peluang bisnis di tengah pandemi covid-19.


Pameran virtual produk kerajinan unggulan yang ditayangkan secara langsung melalui chanel Youtube Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh tersebut, akan memamerkan berbagai produk kerajinan hasil karya putra-putri daerah mulai dari produk fesyen seperti tas dan pakaian, aksesoris, kuliner, serta berbagai produk kerajinan lainnya.

Kegiatan itu, merupakan puncak dari sederet rangkaian kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Aceh tahun 2020 yang sudah berlangsung selama 3 hari terakhir.

Adapun rangkaian kegiatan Pameran Virtual Dekranasda Aceh yaitu; pemutaran peragaan busana etnik kreasi daerah oleh designer lokal, pengumuman perlombaan produk kerajinan unggulan dan produk kerajinan Inovatif, pengumuman perlombaan laporan ketua Dekranasda kabupaten/kota, serta pengumuman perlombaan kreasi busana bertema 'Etnik Gaya Minimalis dalam Paradigma Kebiasaan Baru'.

Ketua Dekranasda Aceh, Dyah Erti Idawati, mengatakan pameran virtual ini merupakan salah satu cara Dekranasda Aceh untuk menjaga eksistensi produk kerajinan khas daerah yang terdampak akibat pandemi covid-19.

Ia mengatakan, berbeda dengan tahun sebelumnya pelaksanaan Rakerda di tahun 2020 dilaksanakan secara virtual karena pendemi covid-19 yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan dengan pembatasan massa.

"Satiap tahunya kita laksanakan di daerah berbeda-beda. Tapi akibat pendemi, kegiatan Rakerda tahun 2020 dilaksanakan secara virtual dengan tema Sisi Positif Pandemi Covid-19: Sebagai Momentum Percepatan Digitalisasi Pasar Kerajinan di Daerah’," kata Dyah. 

Tema tersebut, menurut Dyah, sangat sesuai dengan kondisi saat ini, dimana pandemi covid-19 telah berdampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara dan keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dyah memaparkan, berdasarkan laporan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa dampak pandemi berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak Negara yang membuat jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat.

Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, juga terdampak secara serius, bukan hanya pada aspek total produksi dan nilai perdagangan, akan tetapi juga pada jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi.

Pelaku UMKM, jelas Dyah, mengalami kesulitan terutama pada pemenuhan bahan baku yang berdampak pada terhambatnya distribusi, sehingga berakibat pada sulitnya ekspor produk, serta penurunan permintaan yang mengakibatkan terancamnya keberlanjutan UMKM. 

"Maka dari itu, di tengah kondisi saat ini, para pelaku UMKM harus lebih innovatif dan jeli dalam melihat peluang, melakukan diversifikasi produk dan yang paling penting harus Go Digital yaitu memperluas pasar dengan memanfaatkan teknologi," ujar Dyah.

Sementara itu, Ketua Umum Dekranas Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin mengapresiasi pelaksanaan Rakerda Dekranasda Aceh tahun 2020. Menurutnya, pelaksanaan Rakerda merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam rangka kontribusi ide/gagasan serta pemikiran yang diperlukan untuk merumuskan program kerja yang lebih aplikatif dan efesien hang bertujuan untuk mengangkat martabat pengrajin.

"Sebagi wadah perhimpunan para pemangku kepentingan, pencinta dan peminat seni untuk mengembangkan produk kerajinan, semua program Dekranas harus terus berupaya meningkatkan kehidupan pengrajin yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM) dengan terus menggali kreatifitas, membina, dan melestarikan warisan bangsa," kata Wury Ma'ruf Amin.

Ia mengingatkan kembali, tujuan dari Dekranas adalah menggali, mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa serta membina para pengrajin yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkukuh jati diri budaya bangsa.

"Pandemi yang sangat berdampak pada semua sektor ekonomi termasuk pengrajin, maka itu Dekranasda harus lebih berperan aktif dengan terus mambantu dan membina, serta tanamkan juga pada masyarakat kita untuk cintai produk Indonesia," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Aceh Wildan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Mohd Tanwier MM, Kepala Dinas PeriwisataKebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh Safrida Yuliani.

Dewan Gelar Paripurna Tanggapan Wali Kota terhadap Raqan RDTR dan Pendidikan Diniah

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna penyampaian tanggapan/jawaban Wali Kota Banda Aceh terhadap laporan Badan Legislasi (Banleg) dan Komisi mengenai Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Diniah.

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua I DPRK, Usman SE, serta didampingi oleh Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua II, Isnaini Husda. Dari eksekutif dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin, dan Plt Sekretaris Daerah Kota, Muzakir Tulot. Rapat berlangsung di Gedung DPRK Banda Aceh, Jumat pagi (13/11/2020).

Dalam sambutanya Usman menyampaikan, rangkaian pengesahan raqan merupakan bagian akhir dalam proses penyusunan produk hukum daerah yang memerlukan persetujuan bersama antara legislatif dan eksekutif. Menurutnya, hal ini tertuang dalam Pasal 150 Ayat 4 dan Pasal 152 Ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh No 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. 

Proses pembahasan tingkat pertama telah dilalui dengan melibatkan semua pihak. Mulai dari penyerahan secara resmi oleh Wali Kota sampai dilakukannya rapat dengar pendapat umum (public hearing) dengan tokoh masyarakat, para ahli, serta akademisi, hingga proses fasilitasi dengan pemerintah provinsi. 

Hal ini kata Usman, sudah tergambar dengan jelas saat penyampaian laporan pembahasan Rancangan Qanun Rencana Detail Tata Ruang Kota Banda Aceh dan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Diniyah pada rapat paripurna oleh Badan Legislasi dan Komisi IV DPRK Banda Aceh pada Selasa (10/11/2020).

“Maka pada hari ini tibalah pada tahapan mendengarkan penyampaian tanggapan/jawaban Wali Kota terhadap laporan Badan Legislasi dan Komisi DPRK mengenai Rancangan Qanun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rancangan Qanun tentang Pendidikan Diniah tahun 2020 tersebut,” kata Usman.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Zainal Arifin dalam laporannya menyampaikan, mengenai Raqan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh yang merupakan tindak lanjut dari RTRW Kota ini, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan direncanakan dalam rancangan qanun ini.

Zainal Arifin meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan agar Rancangan Qanun Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh Tahun 2020-2040 dapat segera disahkan dan ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh, mengingat persetujuan substansi berlaku sampai dengan pertengahan bulan Desember 2020 ini.

Terhadap laporan Komisi IV DPRK mengenai Rancangan Qanun tentang Pendidikan Diniah, Zainal mengatakan ini merupakan upaya untuk membangun sistem perlindungan terhadap generasi muda bangsa, khususnya generasi muda Kota Banda Aceh dari pendangkalan akidah dan dekadensi moral akibat pengaruh budaya luar yang secara langsung maupun tidak langsung telah memapar generasi muda.

Dengan qanun ini ia berharap dapat mengatur secara maksimal penyelenggaraan pendidikan diniah pada sekolah-sekolah di bawah kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Cita-cita besar ini membutuhkan perhatian, sumber daya, dan peran serta semua pihak untuk dapat terwujud. 

“Karena itu, kami menaruh harapan yang besar kepada semua pihak terkait dan yang paling utama adalah dewan yang terhormat agar dapat memberikan persetujuan terhadap Raqan tentang Pendidikan Diniah ini untuk dapat segera disahkan dan ditetapkan menjadi Qanun Kota Banda Aceh,” tutur Zainal Arifin.

Gubernur Aceh Resmikan Peluncuran Aplikasi Bank Aceh Syariah


Banda Aceh-
 Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meluncurkan secara resmi aplikasi mobile banking Bank Aceh Syariah yang diberi nama Action (Aceh Transaksi Online), di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Selasa, (10/11/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova mengapresiasi terobosan yang diberikan Bank Aceh Syariah guna memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah. Ia mengatakan, digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat dielak pada era saat ini. Pola kehidupan manusia berubah menjadi serba cepat, mudah dan instan. Untuk semua sektor industri, termasuk industri perbankan harus beradaptasi dengan kondisi zaman.

“Terlebih di tengah situasi pandemi yang memaksa kita menjaga jarak interaksi fisik, sejalan dengan itu maka sangat relevan kita mulai masuk ke dalam dunia digital,”kata Nova.

Nova berharap, melalui aplikasi tersebut nasabah dapat memanfaatkan jasa perbankan dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, maupun tempat. Nasabah tidak perlu bertransaksi langsung ke bank, cukup melalui smartphone di tangan masing-masing.

“Gubernur sebagai pemegang saham pengendali, sebagai Kepala Pemerintah Aceh tentu memiliki komitmen kuat untuk mendukung berbagai upaya guna meningkatkan pengelolaan dan memperkuat peranan Bank Aceh Syariah dalam memberikan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”kata Nova.

“Tidak ada kata berhenti untuk memberi pelayanan terbaik, ke depan Bank Aceh Syariah akan memiliki saingan yang lebih kuat, oleh karenanya motivasi, semangat, keinginan untuk maju harus selalu berada di dada dan fikiran seluruh keluarga besar Bank Aceh,”kata Nova.

Nova mengatakan, Bank Aceh Syariah semakin mengokohkan posisinya sebagai bank pelopor konversi di Indonesia dengan berbagai fitur unggulan sesuai prinsip syariah. Ia berharap bank milik daerah itu terus tampil sebagai simbol bagi kemajuan sistem perbankan syariah di Indonesia.

Untuk itu, Nova mengajak pelaku dunia usaha dan masyarakat Aceh untuk memanfaatkan produk layanan Bank Aceh agar bank tersebut dapat terus memberikan kontribusi secara maksimal dalam memajukan ekonomi Aceh.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, mengatakan, Bank Aceh Syariah terus melakukan berbagai pembenahan dalam memberi pelayanan bagi nasabah. Peluncuran layanan digital banking itu, kata dia, adalah bagian dari terobosan Bank Aceh dalam memberi kemudahan layanan bagi nasabah, agar dapat bertransaksi dimanapun dan kapanpun.

Haizir menjelaskan, pembentukan mobile banking Bank Aceh telah melalui tahapan dan perjalanan yang panjang. Dimulai dari pengembangan sistim aplikasi hingga peluncuran pada hari ini.

“Dalam pengembangan mobile banking ini kita membangun kerjasama dengan berbagai pihak,”kata Haizir.

Sebelum aplikasi tersebut diluncurkan, kata Haizir, pihaknya telah melakukan berbagai tahapan ujicoba baik secara internal maupun eksternal. Ujicoba ketahanan juga sudah dilakukan, sehingga upaya pembobolan sistem aplikasi tidak dapat ditembus oleh hacker.

“Pada tanggal 10 Oktober 2020 lalu kita melakukan soft launching, aplikasi ini dimanfaatkan oleh internal Bank Aceh untuk dilakukan ujicoba dan Alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa kendala,”ucap Haizir.

Haizir menyebutkan, sampai hari ini jumlah download aplikasi tersebut sudah mencapai 12.130 download. Jumlah transaksi harian paling tinggi mencapai 4 miliar lebih. “Ini lah baru sebulan kita luncurkan antusias masyarakat sangat tinggi.”

Ikut hadir mendampingi Gubernur dalam acara tersebut, Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Aceh, Teuku Ahmad Dadek, Kepala Biro Ekonomi Setda Aceh, Amirullah, dan Kepala Biro Humas dan Protokol, Muhammad Iswanto.

Banggar DPRK Sampaikan Laporan R-KUA dan R-PPAS APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2021

Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menggelar rapat paripurna  penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPA-S) APBK Banda Aceh Tahun 2021.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Isnaini Husda, didampingi Ketua DPRK Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua, Usman. Dari eksekutif dihadiri langsung oleh Wali Kota Aminullah Usman dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin. Rapat berlangsung di Lantai 4 Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (9/11/2020).

Dalam sambutanya Isnaini Husda mengapresiasi Tim Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah menyiapkan dan menyusun dokumen KUA-PPAS tahun anggaran 2021. Hal ini sesuai mekanisme pembahasan di ranah dewan.

Isnaini Husda menjelaskan, pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Platform Anggaran Sementara Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dilakukan secara paralel pada 3—8 November 2020 oleh Badan Anggaran Dewan dengan TAPK Banda Aceh.

Menurutnya, dengan rampungnya pembahasan tersebut, maka melalui forum rapat paripurna dewan ini, atas nama pimpinan dewan menyampaikan apresiasi, penghargaan, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Badan Anggaran DPRK dan TAPK Banda Aceh, yang telah bekerja dengan baik dan berpartisipasi aktif.

“Sehingga pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas platform anggaran sementara Banda Aceh tahun anggaran 2021 ini telah dapat dilaksanakan dan disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, sesuai dengan skedul pembahasannya,” kata Isnaini Husda.

Sementara itu, Juru Bicara Banggar DPRK, Sofyan Helmi, menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan TAPK yang merespons cepat dalam melakukan tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam proses perencanaan dan penganggaran dan PP Normor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri  Nomor  90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

“Semoga apa yang telah dijalankan tersebut dapat memacu kita untuk terus meningkatkan kinerja dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada warga kota yang ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan secara keseluruhan sejak mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan guna mewujudkan good governance dan clean government,” kata Sofyan Helmi saat menyampaikan laporan.

Sofyan Helmi menjelaskan, dalam jangka waktu lebih kurang seminggu pihaknya sudah dapat menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh TA 2021. Tentunya ini merupakan kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan kembali arah kebijakan pengelolaan keuangan dalam kondisi terkini ditengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia.

Ia mengatakan, setelah melewati beberapa tahapan pembahasan dengan Tim Anggaran Kota Banda Aceh, tentunya terdapat masukan dan koreksian yang bersifat konstruktif dari Badan Anggaran Dewan bagi penyempurnaan Rancangan Kebijakan Umum  APBK dan PPAS Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2021 ini. 

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penetapan berbagai kebijakan terkait program dan kegiatan masih terjadi perbedaan pola pikir karena cara pandang dan perspektif yang berbeda terhadap sebuah program/kegiatan. Namun, hal ini tidak menjadi kendala demi kesempurnaan rancangan Kebijakan Umum APBK dan PPAS Kota Banda Aceh TA 2021 nantinya,” tutur Sofyan Helmi. 

Rapat tersebut turut dihadiri oleh segenap anggota DPRK Banda Aceh, SKPK, unsur forkopimda dan seluruh para tamu undangan lainya.

Banggar DPRK Minta Pemko Evaluasi Target PAD Tahun 2021

Banda Aceh – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh meminta pemerintah kota untuk mengevaluasi kembali target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRK Banda Aceh, Sofyan Helmi, saat menyampaikan laporan Banggar terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (R-KUA) Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPA-S) APBK Banda Aceh Tahun 2021 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Lantai 4 Gedung DPRK Banda Aceh, Senin (09/11/2020).

Sofyan menjelaskan, Pemko Banda Aceh mengajukan PAD untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp270.494.747.464. Angka ini diminta revisi kembali dengan melihat peluang potensi PAD dari sejumlah sumber seperti dari pajak/ reklame/billboard di BPKK, retribusi parkir pada Dinas Perhubungan, zakat pada Baitul Mal, dan pendapatan di RSUD Meuraxa Banda Aceh.

“Karena menurut kami di Badan Anggaran DPRK memandang bahwa masih ada potensi untuk meningkatkan target PAD dari beberapa sektor lain,” kata Sofyan Helmi dalam laporanya. 

Lebih lanjut, politisi PAN tersebut mengatakan, dalam hal mencapai target PAD yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap dinas, Badan Anggaran DPRK Banda Aceh dan seluruh anggota DPRK meminta keseriusan dari kepala dinas terkait untuk melakukan berbagai terobosan dalam pencapaian target PAD yang telah ditetapkan karena selama ini target tersebut belum tercapai maksimal.

Pihaknya juga meminta Wali Kota agar melakukan mekanisme reward dan punishment kepada SKPK dalam mencapai target PAD. Jika kegagalan pencapaian target PAD oleh SKPK terjadi berulang-ulang dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya meminta Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja instansi tersebut, termasuk opsi mengambil langkah-langkah strategis terhadap pimpinan SKPK yang tidak berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

“Kami juga minta kepada TAPK untuk berkomitmen melakukan upaya-upaya pencapaian target PAD pada tahun 2021 pada semua potensi pajak dan retribusi, terutama pada pajak reklame atau potensi-potensi pajak lainnya yang dapat digali oleh dinas-dinas seperti pajak air, tanah, dan sebagainya,” tutur Sofyan Helmi. 

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Isnaini Husda, didampingi Ketua DPRK Farid Nyak Umar, dan Wakil Ketua DPRK Usman. Dari eksekutif dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, dan Wakil Wali Kota Zainal Arifin.

PEDULI LINGKUNGAN, PT PERTAMINA FT SABANG DAN RUMAH ZAKAT TANAM 2000 POHON

Sabang, Senin (09/11) PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Fuel Terminal Sabang bekerjasama dengan Rumah Zakat Aceh melaksanakan penanaman 2000 (dua ribu) bibit pohon mahoni diwilayah Danau Aneuk Laot dan Waduk Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang yang di kemas dalam Program Penghijaun. Kegiatan launching Program Penghijauan secara simbolis dilaksanakan pada pukul 09.30 sd selesai di Gampong Aneuk Laot Jurong Putroe Haloeh.  

Hadir pada kegiatan tersebut Walikota Sabang yang di wakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Manager Pertamina Ft Sabang, Yunus Yogha Nantha, Kepala Cabang Rumah Zakat Aceh, Riadhi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang, BKPH (Badan Kesatuan Pengelolaan Hutan) Sabang, Muspika Kecamatan Sukakarya, Keuchik Gampong Aneuk Laot, Keuchik Paya Seunara, kelompok peduli lingkungan Gampong Danau Aneuk Laot, dan tokoh masyarakat setempat. 

Penyerahan bibit mahoni secara simbolis oleh Manager Ft Sabang, Yunus Yogha Nantha kepada Keuchik Danau Aneuk Laot dan Keuchik Paya Seunara, dan penanaman bibit bersama dilahan yang sudah disediakan kawasan Danau Aneuk Laot. 

Sambutan Walikota Sabang sekaligus meresmikan Program Penghijauan yang diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Fakri, SE, MAP menyampaikan, berterima kasih kepada Pertamina dan Rumah Zakat yang telah memilih Danau Aneuk Laot dan Waduk Paya Seunara sebagai tujuan program penghijauan. Pihaknya juga menyebutkan dulu debit air Danau Aneuk Laot banyak dan sekarang mulai menyusut, dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pembangkit semangat dan menjadi contoh bagi masyarakat lainya di Kota Sabang. 

“Danau Aneuk Laot juga sebagai jantung Kota Sabang bila Aneuk Laot kering bisa jadi semua kekeringan”. Ungkap Fakri. 

Disela-sela sambutanya Manager Fuel Terminal Sabang, Yunus Yogha Nantha, mengungkapkan, Pertamina sebagai perusahaan energi nasional berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan manusia. Dengan semangat tersebut Pertamina untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan membuat inisiatif strategis yaitu salahsatunya pemberdayaan masyarakat dibidang manusia, pangan, lingkungan maupun kesehatan. Tentu Pertamina sadar bahwa untuk mengelola tanggungjawab social lingkungan perlunya program-program CSR salahsatunya bidang lingkungan yaitu program penghijauan. Dengan semangat tersebut Pertamina menggandeng Rumah Zakat sebagai mitra untuk menjalankan program-program tersebut sehingga tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun lingkungan. 

Program penghijauan ini dipilih untuk menahan erosi dan abrasi air dan sebagai asset investasi bagi kita atau anak cucu kita dalam 5 tahun, 10 tahun atau 20 tahun kedepan, manfaat hutan ini juga bisa menambah serapan air sehingga tidak terjadi kekeringan. Pihaknya juga menyinggung bisa jadi kedepan hutan ini tumbuh dan menjadi objek wisata berbasis lingkungan. Pungkasnya 

Sebelumnya telah dilaksanakan launching program pemberdayaan ekonomi olahan ikan, bantuan pendidikan dan program pelajar siaga bencana untuk 6 (enam) sekolah, program bank sampah edukasi pengelolaan sampah, dan social mapping. 

Dalam implementasi penanaman bibit mahoni Tim Rumah Zakat berkordinasi dengan aparat setempat dan membentuk kelompok Peduli Hutan & Lingkungan yang berasal dari pemuda dan remaja gampong setempat. 

Sebagaimana disampaikan Kepala Cabang Rumah Zakat Aceh, Riadhi, “Tentunya kita menjunjung kearifan local setempat megandeng para tokoh pemuda dan remaja untuk bersama menjaga linkungan, menjaga tanaman pohon yang telah di amanahkan dari Pertamina Ft Sabang sebagai warisan untuk anak cucu kita masa yang akan datang.” 

Penghijauan memiliki beberapa menfaat diantaranya sebagai paru-paru kehidupan, dimana pada pertumbuhanyya menghasilkan oksigen yang sangat diperlukan untuk pernafasan makhluk hidup. Sambung Riadhi. 

Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pertamina Fuel Terminal Sabang, Pemerintah Kota Sabang, Muspika Sukakarya dan para tokoh gampong Danau Aeuk Laot dan Paya Seunara yang telah bersama-sama mensukseskan penanaman bibit 2000 (dua ribu) pohon mahoni.

Sapi Gemuk Kembali Gubernur Apresiasi UPTD IBI Saree

Aceh Besar – Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengapresiasi keberhasilan Dinas Peternakan Aceh dalam mengatasi mismanajemen atau kekeliruan penanganan sapi-sapi di Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator (UPTD IBI) Dinas Pertanian Saree. Saat ini, sapi-sapi yang terlihat kurus pada kunjungan kerja Juni lalu terlihat kurus sudah mulai kembali ke bobot ideal.

“Selamat Pak Kadis, terus pertahankan dan tingkatkan dan jangan sampai terulang lagi,” ujar Nova kepada Rahmandi, Selaku Kadis Peternakan Aceh, yang turut mendampingi Gubernur, saat berkunjung ke UPTD Saree, Minggu (8/11/2020).

Hari ini, sambung Nova, kita bersyukur karena sapi-sapi di UPTD yang saat kunjungan kita Juni lalu bobotnya menurun atau kurus karena kekeliruan manajemen sudah kembali ke bobot ideal. Pasca kunjungan Juni, kita terus melakukan langkah perbaikan dan lakukan treatment pada sapi-sapi tersebut. Hari ini Alhamdulillah, hampir semuanya sehat kembali, sudah gemuk.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan, bahwa UPTD IBI Saree adalah salah satu UPTD yang paling besar menghasilkan Pendapatan Asli Aceh atau PAA.

“UPTD Saree adalah salah satu penyumbang PAA terbesar, lebih dari 1 miliar. Target semua dalam satu kurun program sebesar Rp3,7 miliar. Mudah-mudahan UPTD ini bisa jadi primadona bagi PAA. Dan, tentu saja kita berharap tidak ada mismanajemen lagi, sehingga kejadian sapi kurus, bahkan beberapa ekor sapi mati kala itu tidak terulang lagi,” kata Nova berpesan.

Dinas Peternakan, lanjut Nova, tidak hanya menghindari mismanajemen tetapi harus meningkatkan kinerja.

“Terus tingkatkan kinerja, sehingga sapi-sapi ini bisa mencapai bobot maksimal. Yang terpenting tentu saja bisa membantu masyarakat dan kelompok ternak. karena sapi yang dijual di sini harganya relatif lebih murah dari harga pasaran,” pungkas Gubernur.

Didampingi Kadis Peternakan, Gubernur Aceh meninjau sejumlah ke setiap kandang sapi. Didampingi petugas UPTD, Gubernur juga melakukan Inseminasi Buatan, pada sapi indukan jenis Frissian Holstein, di UPTD IB Saree Aceh Besar.

Nova Iriansyah Resmi Menjadi Gubernur Aceh

Banda Aceh – Ir Nova Iriansyah MT telah sah menjadi Gubernur Aceh usai dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kamis (5/11).

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan Mendagri Tito atas nama Presiden RI dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin.

“Saya Menteri Dalam Negeri, atas nama Presiden Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara Ir. H. Nova Iriansyah, MT sebagai Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/P Tahun 2020,” ujar Mendagri Tito dalam prosesi pelantikan.

Nova Iriansyah akan mengemban tugas sebagai Gubernur Aceh untuk sisa masa jabatan 2017-2022.

Usai pengambilan sumpah oleh Mendagri Tito, Nova juga menjalani prosesi peusijuek yang dilakukan oleh Paduka Yang Mulia Wali Naggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar.

Dalam sidang paripurna pelantikan tersebut Mendagri mengucapkan selamat kepada Nova Iriansyah dan berpesan agar menjalankan tugas dengan sebaik mungkin.

“Saya mengucapkan selamat kepada Gubernur Aceh Saudara. Ir. H. Nova Iriansyah, M.T yang telah dilantik, kiranya amanah ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin,” pesan Mendagri.

Mantan Kapolri itu juga meminta Gubernur Aceh yang baru dilantik untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak agar tercipta kehidupan politik dan keamanan yang baik sehingga dapat membuat dan mengeksekusi program-program yang direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Kemudian saya juga menghimbau kepada semua pihak yang ada dalam sistem kehidupan masyarakat Aceh untuk mendukung saudara Gubernur agar dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT ini,” ujarnya.

Pelantikan Nova sebagai Gubernur Aceh dihadiri Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, unsur pimpinan dan anggota DPRA, sejumlah anggota DPR-RI, DPD, para Bupati dan Walikota, sejumlah pejabat eselon I Kemendagri, Sekda Aceh, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA, unsur Forkopimda, ulama, akademisi perguruan tinggi, serta sejumlah tamu lainnya.

Ketua DPRK Banda Aceh Kecam Prancis, Pemerintah Aceh Tunda Kerja Sama

Banda Aceh – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengecam keras pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah menistakan agama Islam dengan menghina Nabi Muhammad saw beberapa waktu lalu.

Kecaman itu disampaikan Farid dalam sidang paripurna DPRK di hadapan pimpinan dan anggota DPRK yang juga turut dihadiri  Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, beserta SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh, Senin (02/11/2020).

Menurut Farid, pernyataan yang disampaikan Macron dengan dalih kebebasan berekspresi tersebut tidak tepat sama sekali. Macron dan otoritas Perancis juga menegaskan bahwa itu merupakan hak mereka untuk memublikasikan karikatur Nabi Muhammad. Sikap tersebut tetap disampaikan  meskipun mereka mengetahui akan menyinggung umat Islam. 

Farid mnegatakan, Indonesia yang juga sebagai negara dengan komunitas terbesar penduduk muslim khususnya di Provinsi Aceh, berkepentingan menyuarakan penolakan terhadap pernyataan Macron karena sudah sangat menyakiti umat Islam.

"Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRK Banda Aceh mengutuk dan memprotes keras pernyataan Presiden Perancis yang telah menghina Rasulullah saw,” kata Farid.

Kecaman ini kata dia merupakan salah satu bentuk cinta umat Islam kepada baginda Rasulullah saw. Oleh karenanya, bagi siapa pun yang merendahkan beliau, maka umat Islam di mana pun di muka bumi ini wajib membelanya.

“Kita sangat mencintai Rasulullah saw dengan mengagungkan beliau, tentu kita harus membela beliau, karenanya ketika ada upaya menghina beliau dari siapa pun, kita harus menolaknya,” ujarnya.

Ditempat terpisah Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyebutkan pemerintah Aceh menunda perjanjian kerjasama dengan Institut Francais d’Indonesie. Tindakan itu dilakukan sebagai bentuk kecamatan pemerintah dan masyarakat Aceh kepada Presiden Perancis Emmanuel Marcon yang dinilai mendiskreditkan umat Islam.

“Penundaan kerja sama ini sebagai sikap protes, bentuk keberatan pemerintah bersama seluruh masyarakat Aceh kepada pemerintah Perancis yang telah mendiskreditkan Islam,” kata Nova dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin 2/11.

Nova mengatakan, sikap presiden Perancis yang mengatakan Islam sebagai agama yang mengalami krisis di dunia dan tidak melarang Majalah Charlie Hebdo menerbitkan kembali kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berpendapat, tidak dapat dibenarkan dan telah melukai hati 2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia. Akibatnya aksi protes terjadi di hampir seluruh negara Islam.

Pemerintah Aceh juga menyampaikan kecaman atas pernyataan dan sikap Marcon. Nova berharap Marcon mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada umat muslim di seluruh Dunia.

Ekses dari pernyataan Marcon, kerja sama yang bakal diteken antara pemerintah Aceh dan Institut Prancis, badan yang melaksanakan kerja sama baik pendidikan dan budaya milik Perancis di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, akan ditunda. Penundaan itu diinstruksikan langsung Nova kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh, Syaridin.

“Benar. Atas instruksi Pak Plt Gubernur, kerja sama ini kita tunda dulu. Ini bentuk sikap protes pemerintah Aceh kepada pemerintahan Perancis,” kata Syaridin, Kepala BPSDM Aceh.

SANTRI DAYAH MUQ PAGAR AIR TERIMA PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI 2020

SANTRI DAYAH MUQ PAGAR AIR TERIMA PENGHARGAAN PEMUDA BERPRESTASI 2020

Santri Dayah Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Pagar Air, Teuku Muhammad Syuhada (17) terpilih sebagai  salah satu pemuda berprestasi di Tahun 2020 dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 92. 

Penghargaan sebagai Pemuda Berprestasi  tersebut diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Dedy Yuswadi, AP, yang dilaksanakan di Halaman Kantor Dinas Pemuda dan Olah Raga pada Rabu, 28 Oktober 2020. 

Kepala Dispora, Dedy Yuswadi, mengatakan Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka Sumpah Pemuda oleh Pemerintah Aceh melalui Dispora Aceh berdasarkan hasil Seleksi administrasi Tim Penilai/Selekasi Pemuda Aceh Berprestasi Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 22 sampai dengan 24 Oktober 2020.

Pemerintah Aceh memberikan penghargaan kepada Pemuda berprestasi Tingkat Aceh Tahun 2020 yang menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda.”Kata Dedy. 

“Ciri-ciri pemuda yang maju, adalah pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing”. kata Kadispora Aceh lebih lanjut beliau menyampaikan pemuda yang maju adalah pemuda yang memiliki kemampuan inovasi dan kreatifitas yang tinggi, yang mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya dan memiliki kompetensi sehingga mampu bertahan dan unggul dalam mengahdapi persaingan global. 

Kepala Ta’lim Dayah MUQ Pagar Air Ustaz Ferdiansyah, SH yang juga sebagai ustaz pendamping Teuku Muhammad Syuhada menyampaikan, bahwa Teuku Muhamamd Syuhada selama ini beliau sangat tekun dan serius mempelajari dan menghafal Al Quran, ia sangat baik dan kebetulan ia sebagai Ketua HISTAQ (Himpunan Santri Tahfidhul Quran) MUQ Pagar Air Tahun 2020-2021. 

 

Pimpinan Rais Am Dayah MUQ Pagar Air Ustaz Drs. H. Sualip Khamsin yang didampingi oleh Sekretaris Rayyan A. Hadi, SHI di Komplek Dayah MUQ menyampaikan bahwa sebagai Pimpinan Dayah saya bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menfasilitasi atas keberhasilan salah seorang Santri kita Teuku Muhammad Syuhada yang telah berhasil dan dipilih oleh Tim Seleksi.

Kami menyambut dengan rasa syukur Kepada Allah SWT dan tentunya berterima kasih kepada semua pihak dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai contoh dan suri tauladan bagi anak-anak  yang lain. 

Ketua Komite Dayah MUQ Pagar Air Dr. Sofyan A. Gani, MA juga merasa sangat bahagia dan bangga atas prestasi yang diperoleh Ananda T. Muhammad Syuhada sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di MUQ Pagar Air yang terus mendorong dan membimbing santri agar terus berprestasi. 

Seleksi Pemuda Berprestasi ini dilakakukan setiap tahun oleh Pemerintah Aceh dibawah Dinas Pemeuda dan Olah Raga, dari 120 orang peserta yang diseleksi hanya 20 orang pemuda yang memenuhi syarat. Adapan tingkat katagoro yang diperlombakan ialah Tingkat Pelajar/Siswa SMU dan Sederajad, Tingkat Mahasiswa dan Pemuda Umum.

Alhamdulillah Teuku Muhammad Syuhada adalah juga merupakan penerima penghargaan terbaik karena satu-satunya nominasi dalam bidang agama, khususnya Tahfidhul Al Qur’an. 


Siapakah Teuku Muhammad Syuhada.

Teuku Muhammad Syuhada, lahir di Sigli. 1 Februari 2003, anak dari Teuku Aqli Putra dan Ibu dari Dharma Julita, Betempat Tinggal di Komplek Perumahan Arab Saudi Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.

Sementara jenjang Pendidikan SDIT Al Fityan School Aceh Tahun 2015, MTs MUQ Tahun 2018 dan MAS MUQ Pagar Air 2019 sampai dengan sekarang. Hobby Menghafal Al-Quran, cita-cita Ingin menjadi ahli qiraat dan Mufassir AL Quran.


Nova Iriansyah Merestui Perayaan Maulid

BANDA ACEH—Maulid Nabi Besar Muhammad SAW megandung nilai-nilai ibadah dan ukuwah Islamiah bagi masyarakat Aceh. 


Perayaan Maulid Nabi biasanya dirangkai dengan zikir, kenduri anak yatim, dan dakwah Islamiah tentang perjuangan Rasulullah mempersatukan manusia dalam Agama Islam.  

Hal tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT. Kepada awak media di Banda Aceh, Selasa, 27 Oktober 2020. 

“Saya percaya masyarakat kita yang Islami ini bisa merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah pandemi virus corona, dengan cara yang disesuaikan &  tidak seperti biasa,” ujarnya.  

Cara yang tidak seperti biasa dimaksud Nova adalah bahwa perayaaan maulid dengan penerapan protokol kesehatan.  Masyarakat tetap dapat berdzikir bersama dan makan bersama anak-anak yatim namun perlu mengatur jarak duduk atau berdiri minimal dua meter, dan semua yang hadir memakai masker. 

Kemudian, lanjutnya, mencuci tangan merupakan bagian dari menjaga kebersihan, dan kebersihan itu sebagian dari Iman bagi seorang muslim. Berwudhuk kita dahului dengan mencuci tangan, begitu juga menjelang dan sesudah menyantap makanan. 

Bedanya, tambah Nova, dalam situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) saat ini, mencuci tangan dengan memakai sabun di bawah air yang mengalir, setidaknya selama 20 detik. 

Penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 tersebut seiring sejalan dengan budaya masyarakat Aceh yang Islami. Protokol kesehatan  sama sekali tidak mengurangi hikmah  perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, tutur Nova. 

"Perayaan maulid dengan protokol kesehatan tidaklah sulit, namun membutuhkan komitmen bersama untuk melaksanakannya secara disiplin dan konsisten," tuturnya. 

Bila ada satu orang saja yang mengabaikan protokol kesehatan dan kebetulan orang tersebut "carrier", pembawa virus corona, sebagai Orang Tanpa Gejala (OTG) maka setiap yang menghadiri acara maulid tersebut berpotensi terinfeksi dan menjadi korban baru virus corona. 

Karena itu perlu komitmen semua orang untuk mencegah munculnya klaster baru penularan Covid-19 di Aceh. Kita harus membuktikan bahwa pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Aceh tidak memunculkan klaster baru Covid-19. 

*Hindari kerumunan* 

Selanjutnya Nova menerangkan, selain menerapkan protokol kesehatan dalam bentuk menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, juga mencegah terjadinya kerumunan pada saat berlangsungnya dakwah maulid, yang biasanya berlangsung pada malam hari. Jumlah pengunjung hendaknya dibatasi dan disesuaikan dengan luas tempat yang tersedia, sehingga prinsip menjaga jarak dapat dipenuhi. 

Selanjutnya Nova menyarankan kepada para penceramah maulid agar dapat menyampaikn pesan-pesan dakwah secara bijak dan sejuk, menghindari hoax terkait Covid-19, yang beredar sangat masif di tengah masyarakat. 

Sebaliknya, ustadz atau ustadzah, selaku 'guru besar' bagi masyarakat, hendaknya dapat menyampai pencerahan dan pembelajaran, tentang tuntunan Islam dalam menghadapi wabah penyakit, seperti Covid-19 yang kita hadapi saat ini. 

Virus corona telah menjadi ancaman di seluruh dunia saat ini. Virus corona merupakan musuh kita semua yang tidak terlihat, tapi penularannya sangat cepat dan juga mematikan. 

Kita harus menghapinya dengan semangat ukhuwah Islamiyah dan rasa persatuan. Cukup sudah jatuh korban masyarakat dan rakyat Indonesia. Jangan ada lagi dokter atau tenaga kesehatan yang terenggut jiwanya dalam menyelamatkan ribuan korban yang terpapar.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah pandemi ini hendaknya menjadi momentum persatuan kita, memperkecil perbedaan dan menghilangkan segala permusuhan. 

"Mari kita bersatu dan memperkuat barisan melawan virus corona, untuk melindungi masyarakat Aceh," ajak Nova.
Back To Top