-->

Media Informasi Warga Banda Aceh

Cari Berita Disini

Kantor Berita Peristiwa

20 Ribu Lebih Dosis Covid-19 Tahap Dua Tiba di Aceh

Banda Aceh – Sebanyak 20.960 dosis vaksin Covid-19 tahap ke dua tiba di Aceh, Jumat 19/02. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh,  Muhammad Iswanto,  mengatakan vaksin sinovac itu merupakan vaksin dosis ke dua yang bakal disuntikkan kepada tenaga kesehatan di seluruh Aceh yang jumlahnya mencapai 56.470 orang.

“Kemarin sore jam 15.10 tiba di Banda Aceh. Rencananya pada hari Senin dan Selasa nanti akan kita didistribusikan ke kabupaten/kota se Aceh,” kata Iswanto dalam keterangannya di Banda Aceh, Sabtu 20/02.

Baca Juga : Pemerintah Aceh Sediakan 2.100 Kuota Beasiswa untuk D1-S3

Iswanto menyebutkan, Komandan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Aceh, Kompol Akmal bersama pihak Dinas Kesehatan Aceh menjemput langsung vaksin tersebut dari gudang cargo Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar.

Sebelumnya pemerintah Aceh melalui Dinas Kesehatan Aceh telah memulai program vaksinasi Covid-19 di Aceh pada Jumat, 15 Januari 2021. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menjadi penerima vaksin pertama bersama pimpinan Forkopimda Aceh. Pelaksanaan vaksinasi tersebut akan dipusatkan di RSUDZA.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dr. Hanif menyebutkan, pada 5 Januari lalu, Aceh telah menerima 14 ribu dosis vaksin sinovac. Kemudian ditambah lagi 12.880 dosis pada 12 Januari. Total vaksin yang diterima Aceh sebanyak 27.880 dosis.

Distribusi untuk 21 kabupaten/kota lainnya, dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021. Sementara untuk pencanangan dan pelaksanaan termin ke 2 di Aceh dilakukan pada tanggal 10 Februari 2021.

Hanif menyebutkan, pemberian vaksin di Aceh akan dilakukan pada sekitar 3,7 juta penduduk untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Kemudian kepada tenaga pelayanan publik, TNI dan Polri, sebanyak 365.294 orang. Masyarakat rentan, geospasial, sosial dan ekonomi sebanyak 1.771.014 orang, dan pelaku ekonomi esensial dan kelompok masyarakat lainnya sebanyak 1.592.752 orang.


Baca Juga : Lebih 80 Persen, Vaksinasi COVID-19 Nakes Aceh Lampaui Nasional

KPK Fasilitasi Tumpang Tindih Pemkot Banda Aceh dan Pemprov Aceh

Jakarta - KPK memfasilitasi penyelesaian permasalahan kepemilikan delapan aset yang ada di Kota Banda Aceh antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh. KPK mengundang kedua kepala daerah tersebut dalam pertemuan yang dilakukan Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, 11 Februari.

“Kami berdiri di tengah untuk mendorong penyelesaian masalah tumpang tindih aset ini. Aset perlu didata, dikelola, dan dimanfaatkan. Jadi, kami berharap bisa membantu menyelesaikan permasalahan ini,” kata Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Herry Muryanto dalam sambutannya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut akhirnya disepakati penyelesaian terkait tumpang tindih delapan aset senilai total Rp51,63 Miliar tersebut, yaitu tiga aset diserahkan kepada Pemprov Aceh dan lima aset lainnya diambil-alih oleh Pemkot Banda Aceh. 

Pertemuan ditutup dengan penandatangan Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Tumpang Tindih Aset antara Pemprov Aceh dan Pemkot Banda Aceh. Rencana aksi berikutnya adalah menyepakati pembentukan Tim Ad Hoc yang bertugas mengurus dan menuntaskan segala keperluan terkait aspek legal dan administratif kepemilikan aset.

Satpol PP dan WH Aceh Besar Razia Obyek Wisata Taman Rusa, Jaring 20 Orang Berpakaian Ketat

Satpol PP dan WH Aceh Besar Razia Obyek Wisata Taman Rusa, Jaring 20 Orang Berpakaian Ketat

Satpol PP dan WH Aceh Besar Razia Obyek Wisata Taman Rusa, Jaring 67 Orang tak Pakai Masker

For Serambinews.com/ Satpol PP dan WH Aceh Besar merazia obyek wisata Taman Rusa di Kecamatan Sibreh, Aceh Besar, Sabtu (13/2/2021). 

JANTHO - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH Aceh Besar melakukan razia di obyek wisata Taman Rusa, Kecamatan Sibreh,  Aceh Besar,  Sabtu (13/2/2021).

Dalam razia itu, sebanyak 67 orang terjaring razia Protokol Kesehatan (Protkes) Covid-19 karena tak pakai masker dan 20 orang berbusana tak syar'i alias pakaian ketat.

Kasatpol PP dan WH Aceh Besar,  M Rusli, SSos kepada Serambinews.com, Sabtu (13/2/2021), mengatakan, razia itu dilakukan dalam rangka pengawasan dan penegakan Qanun Syariat Islam.

Di samping itu, lanjutnya, kegiatan ini juga bentuk pelaksanaan Perbup Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan aturan hukum bagi pelanggar Protkes Covid-19.

M Rusli menyebutkan, dalam operasi di seputaran Sibreh hingga ke Taman Rusa tersebut, pihaknya menurunkan 36 personel.

"Dalam razia ini, ada 20 orang busana ketat dan tak sesuai syariat Islam terjaring dan yang tak pakai masker  sebanyak 67 orang," sebutnya.

"Mereka yang terjaring diberikan pembinaan agar tidak terjadi lagi pelanggaran Qanun Syariat Islam, juga aturan Perbup Nomor 24 Tahun 2020," tukas dia.

Kasatpol PP Aceh Besar, M Rusli SSos mengimbau kepada masyarakat agar menaati Qanun Syariat Islam di lokasi obyek wisata dan memakai masker serta menjaga jarak fisik dan jarak sosial.(sumber)

Terkait Vaksinasi Covid-19, Sekda Aceh: Jangan Riya Jangan Pula Takut Berlebihan

SUKA MAKMUE – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, mengimbau para tenaga kesehatan yang telah dan akan mendapatkan suntikan vaksinasi Covid-19, agar tidak riya dan tidak pula takut berlebihan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Aceh, saat berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya, dalam rangka memantau vaksinasi bagi tenaga kesehatan di RS tersebut, Jum’at (12/2/2021) malam.

“Jangan riya dan anggap sepele dengan penyakit ini, karena kita tahu segala sesuatu tentu merupakan ketetapan Allah. Tapi jangan pula takut berlebihan dan tidak mau divaksin, karena vaksinasi merupakan bentuk ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujar Taqwallah.

Pria yang pernah dinobatkan sebagai Dokter Teladan itu menjelaskan pentingnya percepatan vaksinasi bagi nakes bukan semata karena risiko tinggi yang dihadapi para nakes di masa pandemi saat ini.

Hal yang tak kalah penting adalah karena 14 hari setelah menerima suntikan vaksin tahap pertama, para nakes harus segera mendapatkan suntikan vaksin tahap kedua.

Sebagaimana diketahui, untuk memantau vaksinasi Covid-19 bagi Nakes Aceh, sejak tanggak 10 Februari lalu, Sekda Aceh perjalanan safari berkunjung ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa dan Aceh Tamiang.

Sekda dan rombongan juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Nakes di Singkil, Subulussalam, Aceh Selatan, Aceh Barat Saya dan Nagan Raya.

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Sekda turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif, Direktur Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh dr Makhrojal, Kepala Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh dr Nora dan dr Said selaku dokter ahli penyakit dalam di RSJ Banda Aceh.

Para ahli di bidang kesehatan itu berbagi kiat sukses pelaksanaan vaksinasi Nakes di instansi yang mereka pimpin kepada para pimpinan dan petugas kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang disinggahi.

Dr Makhrojal, selaku Direktur RSJ Banda Aceh menjelaskan berbagai upaya percepatan vaksinasi nakes di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh.

“Pada awalnya, vaksinasi di RSJ memang berjalan lambat, hal ini disebabkan karena metode yang kami lakukan kurang tepat. Namun setelah mendapatkan arahan dari Pak Gubernur dan Pak Sekda, kami berhasil menyelesaikan vaksinasi di RSJ hanya 4 hari saja,” ujar Makhrojal.

Makhrojal menambahkan, setelah menyusun sistem yang tepat dan efisien, tim vaksinator RSJ langsung melakukan vaksinasi terhadap Nakes di instansi tersebut.

“Alhamdulillah, setelah mendapat instruksi dan pengarahan dari Pak Gubernur dan Pak Sekda Aceh, kami sukses melakukan vaksinasi bagi Nakes di RSJ. Antusiasme Nakes sangat tinggi, bahkan selalu melebihi dari target harian.  Hari Sabtu (7/2) target kami 60 nakes, Alhamdulillah yang tercapai justru sebanyak 83 nakes. Begitu juga di hari kedua, target kita 60 tapi yang divaksin justru sebanyak 83 nakes. Untuk diketahui bersama, vaksinator di RSJ hanya 1 orang,” ungkap Makhrojal.

Sementara itu, Dr Said, salah seorang dokter ahli penyakit dalam di RSJ, memberikan pemahaman singkat terkait vaksin Covid-19 kepada para Nakes. Said berharap, pemahaman tersebut dapat disampaikan dan disosialisasikan oleh para nakes kepada masyarakat luas agar berbagai kabar bohong dan hoax yang selama ini tersebar di medsos dapat tergerus. Dan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan valid dari para Nakes.

Di bagian lain, Dr Nora selaku Kepala Puskesmas Kuta Alam Banda Aceh juga turut berbagi kiat sukses pelaksanaan vaksinasi di instansi yang dipimpinnya.

“Pada intinya, staf kita membutuhkan contoh. Nah sebagai pimpinan kita tentu harus menjadi tauladan yang baik. Saya adalah orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19. Setelah mengetahui tidak ada respons negatif pada diri saya, seluruh staf pun secara sukarela. Saat ini, seluruh Nakes di puskesmas Kuta Alam sudah 100 persen divaksin,” ujar Nora.

Setelah mendengar berbagai penjelasan dari para dokter tersebut, Sekda Aceh berharap para Nakes dapat mencontoh dan dapat secara sukarela dan secepatnya divaksin Covid-19.

Saat ini, sambung Taqwallah, sangat penting merubah mindset masyarakat yang telah terpengaruh dengan berbagai berita bohong dan hoax terkait vaksin Covid-19.

Padahal, seluruh pemangku kebijakan terkait telah meneliti dan menyatakan vaksin Covid-19 aman. Kementerian Kesehatan RI, BBPOM RI, bahkan MUI juga telah menyatakan vaksin halal dan suci.

Dalam konteks Aceh, MPU bahkan telah menerbitkan Tausiyah MPU Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang vaksinasi ini. Senada dengan MUI, MPU telah menyatakan vaksin Covid-19 halal dan suci.

“Mari kita sukseskan program vaksinasi Covid-19 ini, agar hoax yang selama ini tersebar dapat kita gerus dan masyarakat menjadi yakin serta tidak ragu menerima suntikan vaksin ini. Karena pada saatnya nanti, bukan hanya warga Aceh, tapi masyarakat seluruh dunia akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19,” pungkas Sekda Aceh.

Selain meninjau pelaksanaan vaksinasi Nakes, di setiap kabupaten/kota yang disinggahi, Sekda Aceh juga meninjau pengaplikasian Gerakan Bersih, Rapi, Estetis dan Hijau atau disingkat Gerakan Bereh di Kantor Samsat setempat.

Sekda Aceh Semangati Nakes Aceh Besar

ACEH BESAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah, masih terus melakukan kunjungan ke sejumlah Puskesmas untuk memantau vaksinasi bagi tenaga kesehatan (Nakes). Setelah kemarin (Senin,8/2) berkunjung ke wilayah Kota Banda Aceh, hari ini Taqwallah berkunjung ke sejumlah Puskesmas di Kabupaten Aceh Besar.

Didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aceh dr Hanif dan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto, Sekda berkunjung ke Puskesmas Darul Imarah, Puskesmas Peukan Bada, Puskesmas Ingin Jaya dan Puskesmas Kuta Baro, Selasa (9/2/2021).

Taqwallah mengajak seluruh Nakes di masing-masing Puskesmas tersebut untuk mencontoh keberhasilan para Nakes di sejumlah fasilitas Kesehatan Pemerintah Aceh dan Nakes yang mengabdi di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh, yang telah berhasil melakukan vaksinasi nakes sesuai target harian.

“Para Nakes di Pemerintahan Aceh dan Kota Banda Aceh berhasil melakukan vaksinasi sesuai target harian yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, para nakes di Aceh Besar Saya harap dapat terpacu untuk melakukan hal serupa,” ujar Sekda.

Pria yang pernah didapuk sebagai Dokter Teladan oleh Kementerian Kesehatan RI itu juga menegaskan, bahwa keterbatasan ketersediaan vaksin, membuat pemerintah melakukan skala prioritas.

“Nakes dan pejabat negara menjadi prioritas pada program vaksinasi tahap awal ini. Selain karena keterbatasan ketersediaan vaksin, para nakes adalah pihak yang selalu bersentuhan langsung dengan para pasien. Jadi, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para nakes karena profesi yang bapak dan ibu geluti saat ini sangat berisiko tinggi,” kata Sekda.

Selain itu, sambung Sekda, kesuksesan vaksinasi Nakes akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19.

“Banyak hoax dan berita bohong tersebar bebas di media sosial terkait vaksin Covid-19. Hal ini menimbulkan keraguan dan keengganan masyarakat untuk divaksin. Nah, kesuksesan vaksinasi bagi nakes tentu akan menjadi contoh bagi masyarakat dan secara langsung membantah berbagai kabar bohong yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab di medsos. Dengan demikian keyakinan masyarakat akan timbul dan menerima vaksinasi. Kita adalah contoh, mari berikan tauladan yang baik kepada masyarakat,” imbau Sekda.

Untuk diketahui bersama, sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 secara nasional termasuk Aceh.

Pada tanggal 13 Januari lalu, Pak Presiden telah meluncurkan program vaksinasi Covid-19 secara nasional. Pak Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, diikuti para menteri dan pejabat negara lainnya. Di tingkat Aceh, Pak Gubernur juga telah menerima suntikan serupa pada tanggal 15 Januari lalu, bersama para pejabat dan unsur Forkopimda.

Namun, berbagai kabar bohong dan hoax yang tersebar di medsos telah menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Padahal, seluruh pemangku kebijakan terkait telah meneliti dan menyatakan vaksin Covid-19 aman. Kementerian Kesehatan RI, BBPOM RI, bahkan MUI juga telah menyatakan vaksin halal dan suci.

Dalam konteks Aceh, MPU bahkan telah menerbitkan Tausiyah MPU Aceh nomor 1 tahun 2021 tentang vaksinasi ini. Senada dengan MUI, MPU telah menyatakan vaksin Covid-19 halal dan suci.

“Mari kita sukseskan program vaksinasi Covid-19 ini, agar hoax yang selama ini tersebar dapat kita gerus dan masyarakat menjadi yakin serta tidak ragu menerima suntikan vaksin ini,” pungkas Sekda Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Iswanto juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan hoax yang bertebaran di medsos terkait vaksin Covid-19.

Pengurus MPD dan DPD PKS Kota Banda Aceh dilantik

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Sumbagut H. Henry Munief, MBA melantik seluruh Pengurus Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) & Dewan Pengurus Daerah (DPD) seluruh Sumbagut. Pelantikan dilaksanakan secara virtual dan dilaksanakan di daerah masing-masing.

Ketua Umum DPD PKS Kota Banda Aceh, Farid Nyak Umar menyatakan dalam waktu dekat akan segera merumuskan program-program strategis, agar PKS benar-benar  dirasakan manfaatnya oleh warga Kota. Beliau juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam rangka menjadikan Kota Banda Aceh yang lebih baik.

Farid Nyak Umar juga menyampaikan target pada tahun pertama ini adalah konsolidasi kepengurusan, memenuhi struktur di Kecamatan dan Desa. PKS juga membuka kesempatan kepada warga Kota yg ingin bergabung dengan PKS. Karena PKS adakah milik warga, warga diberikan ruang untuk bisa berkontribusi bergandengan tangan untuk membangun Kota Banda Aceh yang kita cintai. PKS juga menargetkan 10 kursi pada pemilu 2024 nanti tambahnya.

Sementara itu ketua MPD PKS Kota Banda Aceh, Irwansyah menyampaikan semua energi kader fokus kepada pelayanan warga. Agar kepercayaan warga pada tahun 2019 yang lalu bisa terjaga.

Kemenangan ini harus dipertahankan dengan target yang baru yaitu Wali Kota Banda Aceh. Dalam konteks pilkada Kota Banda Aceh, PKS siap kapan saja dilaksanakan. Walaupun kita berharap untuk menjaga ruh semangat demokrasi di Aceh kita meminta pilkada dilaksanakan tepat waktu. Sesuai dengan kekhususan Aceh, jadi harus ada keistimewaan. Termasuk dalam pelaksanaan pilkada ini.

Pada Pilkada ini Irwansyah mengharapkan struktur berperan aktif dan ada kader yang diusung pada pilkada ini. Kemenangan 2019 harus berlanjut pada kemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada) nanti. Tegas Irwansyah.

Berikut nama-nama pengurus MPD & DPD PKS Kota Banda Aceh yang dilantik adalah:

*Pengurus MPD*
Ketua: Irwansyah
Sekretaris: Sri Wahyuni

Komisi Organisasi dan Wilayah : 
Ketua : Syahrul Maulidi

Komisi Kebijakan Publik dan Kajian Strategis
Ketua : Alfiyan

*Pengurus DPD*
Ketua Umum : Farid Nyak Umar
Sekretaris Umum : Zulfikar
Bendahara Umum : Tati Meutia Asmara

Bidang Kaderisasi
Ketua: Saifunsyah

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Ketua : Yesi Budaya Sari

Bidang Kepemudaan
Ketua : Mustaqim

Bidang Kepanduan
Ketua : Suherman

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada
Ketua : Mutia Yuanita

Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua : Arida Sahputra

Bidang Hukum dan Kebijakan Publik
Ketua : Devi Yunita

Bidang Kesejahteraan Sosial
Ketua : Faisal Ibnu Hajar

Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah
Ketua : Tuanku Muhammad

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader
Ketua : Rizki Adha Rossa

Bidang Ketenagakerjaan
Ketua : Rauzalia

Bidang Tani dan Nelayan
Ketua : Sri Rohaya Hasan

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa
Ketua : Fatarjani

DPP PKS Lantik 23 Massal Pengurus Kabupaten dan Kota Partai Keadilan Sejahtera Se Aceh

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) H. Hendry Munief, MBA melantik Massal Pengurus PKS Kabupaten dan Kota Se Aceh pada Hari Sabtu, 6 Februari 2021 pukul 14.00 WIB  Melalui Zoommeeting dari Provinsi Riau.

Adapun kegiatan tsb berbarengan dengan pelantikan 93 pengurus kabupaten dan kota lainnya di wilayah Sumatra bagian Utara di Lima Provinsi yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Mengingat masa kerja kepengurusan yang lalu sudah berakhir dan roda organisasi Harus tetap berjalan walaupun ditengah pandemi covid19. Sehingga pelaksanaan pelantikan pengurus dilakukan secara daring dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Dalam sambutannya H. Hendry Munief, MBA meminta pengurus yang sudah dilantik agar terdepan dan tercepat dalam melayani rakyat dan Negara kesatuan Republik Indonesia,  beliau juga berpesan agar menjadikan partai ini menjadi partai yang lebih terbuka sehingga mampu menambah jumlah anggota PKS dan menambah kursi PKS kedepan nya.

Pemerintah Aceh Salurkan Bantuan untuk Pesantren Serambi Mekkah Aceh Barat


MEULABOH
 – Kebakaran yang melanda Pesantren Serambi Mekkah di Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang menghanguskan sekitar 20 unit bilik asrama putra pada Kamis (21/1/2021) kemarin, mengundang keprihatinan mendalam Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT.

Atas musibah kebakaran tersebut, Gubernur Nova Iriansyah langsung memerintahkan Dinas Sosial Aceh untuk mengantarkan bantuan masa panik ke pesantren tersebut.

Bantuan berupa sandang pangan itu diterima langsung oleh Pimpinan Pesantren Serambi Mekkah Tgk. Mutawali yang disaksikan Bupati Aceh Barat, Ramli MS di pekarangan Pesantren Serambi Mekkah, Jumat (22/1/2021).

Plt Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah mengatakan, bantuan Pemerintah Aceh yang disalurkan melalui Dinas Sosial Aceh ini merupakan amanah Gubernur Aceh untuk para santri dan pimpinan dayah yang terdampak bencana.

Menurut Devi Riansyah, Gubernur Aceh secara menyatakan rasa prihatin mendalam atas musibah kebakaran yang menimpa Pesantren Serambi Mekkah. Ia berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan.

“Pak Gubernur Aceh juga menyampaikan salam dan keprihatinan kepada para santri dan pimpinan dayah. Semoga bantuan ini dapat berguna dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya,” kata Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh Devi Riansyah.

Sementara itu, Tgk Mutawali selaku pimpinan pesantren mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh atas bantuan tersebut. “Saya atas nama pimpinan dayah mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah Aceh, dan Pak Gubernur atas kepeduliannya pada pesantren kami,” ujarnya.

Bupati Ramli MS juga menyampaikan ucapan terimakasih atas atensi dan empati Gubernur Aceh tersebut. Menurut Bupati Ramli, bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Aceh atas musibah kebakaran yang menimpa Pesantren Serambi Mekkah.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Aceh atas perhatian dan kepeduliannya atas musibah kebakaran ini,” ujar Ramli MS.

Gema Marhla'ul Abwar Aceh Gelar Pembekalan Relawan Pencegahan Covid-19

BANDA ACEH - Generasi Muda Mathla’ul Anwar (GEMA MA) Provinsi Aceh menggelar kegiatan pembekalan dan sosialisasi Relawan Pencegahan Covid-19 di Hotel Grand Arabia, Kota Banda Aceh, Kamis (31/12/2020).

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan pengurus GEMA MA ini dibuka langsung oleh Kadispora Provinsi Aceh yang diwakili oleh Kepala Bidang Kepemudaan Ir Saifullah, M.Si.

Dalam kesempatan itu, Saifullah mengatakan, peran pemuda sangatlah dibutuhkan dalam upaya pencegahan Covid-19. Pasalnya, di Aceh sendiri jumlah pemuda saat ini mencapai 1.343.768 jiwa atau 26% dari total jumlah penduduk .

“Sehingga pemuda dapat berperan bersama pemerintah dalam mencegah Covid-19 dengan mensosialisasi arti penting protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menganjurkan pentingnya pola hidup sehat untuk mencegah penularan virus tersebut dengan berolahraga teratur setiap harinya.

“Kami menganjurkan untuk olahraga 30 menit setiap harinya,” lanjutnya.

Hal senada juga diuangkapkan Ketua GEMA MA Provinsi Aceh Hasnanda Putra, ia menyebutkan untuk menekan kasus positif Covid-19 ini perlu adanya keterlibatan semua komponen, salah satunya pemuda.

Ia mengajak kepada kaum muda untuk dapat menjadi relawan pencegahan Covid-19 dengan menunjukkan ketauladanan dan kepatuhan dalam menerapkan prokes.

“Dalam hal ini pemuda harus menunjukkan keteladanan kita di masa pendemi dengan selalu mengikuti prokes, bahkan kalau kita di GEMA MA juga mengajurkan untuk selalu berwudhu juga.”

Ia berharap, DPW dan DPD GEMA MA se Provinsi Aceh dapat bersinergi dengan pemerintah dan organisasi kepemudaan dan masyarakat lainnya dalam mendukung kampanye pencegahan Covid-19.

“Semoga Allah selalu meridhai langkah upaya kita semua untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Aceh sehat pemuda kuat dan Aceh hebat.”

Sementara itu, Ketua DPP GEMA MA, Mahdi Andela mengumpamakan pandemi Covid-19 ini seperti kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, setiap yang kecelakaan tidak selamanya berakhir dengan kematian, begitupun pandemi Covid-19 katanya tidak semua akan berakhir dengan kematian.

“Meskipun banyak yang sembuh dari Covid-19. Namun jika kita terpapar akan mengurangi ruang gerak kita sehingga tidak lagi produktif,” katanya.

Katanya, saat ini masyarakat sudah apatis terhadap himbauan dari pemerintah. Oleh sebab itu ia meminta para pemuda untuk dapat besinergi dengan pemerintah untuk mensosialisasi berbagai upaya pencegahan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, pihaknya turut menghadirkan dua narasumber bidang kesehatan yaitu, dr Laura Machnum yang menjelaskan terkait Isu penanganan Covid-19 dan Desi Rosdiana, SKM yang memaparkan materi terkait hidup berkualitas di masa pandemi.

Ketua DPRK : MES Harus Membumikan Praktik Ekonomi Syariah di Kota Banda Aceh

Banda Aceh - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Farid Nyak Umar, mengatakan, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) harus mampu berkontribusi penuh terhadap penyelenggaraan sistem ekonomi syariah di Kota Banda Aceh, sekaligus menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat dan para _stakeholder_ pelaku ekonomi tentang Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Hal tersebut kata Farid, sejalan dengan tujuan hadirnya organisasi tersebut, yakni untuk mengembangkan dan mempercepat penerapan sistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia khususnya di Kota Banda Aceh. 

"MES ini juga harus mampu menjadi wadah yang inklusif dalam menghimpun seluruh sumber daya serta membangun sinergi para _stakeholder_ penggerak ekonomi di Banda Aceh dan sekaligus menjadi yang terdepan dalam melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan warga kota terhadap urgensi Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah," kata Farid Nyak Umar saat memberi sambutan pada pelantikan MES Kota Banda Aceh di gedung ITLC Banda Aceh, Selasa (29/12/2020).

Farid menyampaikan, kehadiran MES di Kota Banda Aceh patut dibanggakan karena dipelopori ole Aminullah Usman yang juga merupakan Ketua MES Provinsi Aceh.

Menurut Farid, Wali Kota Banda Aceh sudah memberikan solusi langsung terhadap praktik penegakan ekonomi syariah di Kota Banda Aceh degan membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Kehadiran lembaga tersebut menjadi awal yang sangat baik untuk menghambat praktik pergerakan rentenir di Banda Aceh.

"Jika praktik rentenir ini bisa diatasi, maka akan semakin meringankan beban masyarakat dalam bermuamalah dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Maka untuk itu, MES Kota Banda Aceh lanjut Farid, harus berusaha meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Lalu perlu juga mengambil langkah-langkah yang lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat melalui program yang bersifat insidental dan berkelanjutan dengan memiliki target edukasi atau sosialisasi yang bersifat umum maupun khusus.

Selain itu, Farid juga mengingatkan, kerja keras tersebut tidak bisa dilakukan oleh seorang ketua MES saja, akan tetapi harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat Banda Aceh. Dengan begitu, dapat menginspirasi dan memantik kepala daerah lain agar terdorong untuk memberikan andil terhadap perlindungan masyarakat miskin (dhuafa).

"Kita berharap organisasi yang konsen terhadap pelaksanaan praktik sistem ekonomi syariah di bumi Aceh ini bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh baik kepada masyarakat maupun praktisi. Dalam hal ini industri jasa keuangan seperti perbankan, koperasi, asuransi, dan sebagainya," tutur politisi PKS ini.

80 Personel Polda Aceh Dipecat, Terbanyak Gegara Kasus Narkoba

80 Personel Polda Aceh Dipecat, Terbanyak Gegara Kasus Narkoba

Konferensi pers di Polda Aceh (Agus Setyadi-detikcom)Konferensi pers di Polda Aceh 

Banda Aceh - Sebanyak 80 personel Polda Aceh dipecat selama 2020. Mereka diberhentikan karena tersandung kasus narkoba hingga desersi.

"Tahun 2020, Polda Aceh telah mengeluarkan surat pengakhiran dinas untuk 80 personel. Mereka dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat," kata Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (30/12/2020).

Wahyu menjelaskan, personel yang dipecat itu paling banyak karena tersandung kasus narkoba. Padahal, katanya, Polda Aceh sudah mewanti-wanti supaya tidak ada anggotanya terlibat kasus narkoba.


Pemerintah Aceh Terima Model Pesawat N-219 dari PT Dirgantara Indonesia


"Kita sudah ingatkan anggota untuk tidak menggunakan narkoba, tidak tersangkut jaringan mafia narkoba. Kalau itu terjadi dipecat. Tujuan kita untuk membuat efek jera," jelas Wahyu.

Sepanjang 2020, jelas Wahyu, jumlah personel Polda Aceh yang melakukan pelanggaran sebanyak 330 orang. Sebanyak 185 perkara terkait disiplin, 11 perkara pidana, serta 134 perkara Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

"Yang terlibat pelanggaran itu Perwira Pertama (Pama) 33 personel, perwira menengah lima personel, Brigadir 288 personel, dan sisanya tamtama dan ASN," ujar Wahyu.(detik)

Aksi Donor Darah ASN Pemerintah Aceh Masuk Tahap Ke-4, Total Terkumpul 6.303 Kantong

Banda Aceh – Aksi donor darah sukarela Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Aceh sudah memasuki tahapan ke empat. Total kantong darah yang terkumpul sejak tahap pertama hingga memasuki tahap keempat pada saat ini telah mencapai 6.303 kantong darah.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, usai menerima laporan data sementara jumlah pendonor darah ASN Pemerintah Aceh, Selasa, (22/12/2020).

Zahrol menyebutkan, selama donor darah tahapan keempat digelar, total darah yang terkumpul sudah mencapai 663 kantong dan itu masih akan terus berlanjut.

“Hari ini giliran ASN di Dinas Pertanian dan Biro Tata Pemerintahan yang mendonor, kedua SKPA ini berhasil mengumpulkan 54 kantong,”sebut Zahrol.

Zahrol mengatakan, ASN di setiap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) didorong untuk mendonorkan darahnya. Setiap SKPA mendapatkan jadwal secara bergilir sesuai dengan ketentuan waktu donor darah yang efektif sebagaimana ditentukan PMI.

“Alhamdulillah, aksi ini kurang lebih sudah berjalan setengah tahun. Per hari ini secara akumulatif jumlah darah yang berhasil dikumpulkan oleh ASN Pemerintah Aceh adalah sebanyak 6.303 kantong,”kata Zahrol.

Zahrol juga mengapresiasi para ASN yang secara sukarela mendukung aksi yang digagas Gubernur Aceh itu. Ia berharap, aksi sosial ASN Pemerintah Aceh itu dapat terus berlanjut dan menjadi budaya yang baik di lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam kesempatan itu, Zahrol juga mengimbau masyarakat untuk ikut mendonorkan darah secara sukarela, karena di masa pandemi kebutuhan darah masih tinggi.

“Pemerintah Aceh mengapresiasi para ASN dan masyarakat yang telah secara sukarela mendonorkan darahnya demi saudara-saudara yang membutuhkan. Mari terus berdonor, jangan takut untuk mendonorkan darah. Kami optimis, gerakan donor darah ASN ini akan terus berlanjut, sehingga dapat mengatasi krisis darah yang selama ini terjadi di PMI,” pungkas Zahrol.

Pimpinan Dewan Terima Kunjungan Imum Mukim Kuta Alam

Banda Aceh – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh menerima kunjungan para imum mukim dari Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Selasa (15/12/2020). 

Kunjungan tersebut diterima lansung oleh Ketua DPRK, Farid Nyak Umar, dan didampingi Wakil Ketua I, Usman. Hadir dalam pertemuan itu Imum Mukim Lam Kuta, Herman Abu Bakar, Imum Mukim Kuta Alam, A Basir Jalal, dan Keuchik Firdaus. 

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Ketua DPRK itu sebagai wujud silaturahmi antara legislatif dengan para imum mukim se-Kecamatan Kuta Alam. 

Dalam pertemuan singkat tersebut kedua belah pihak juga membahas persoalan penguatan perekonomian bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Kuta Alam. 

Ketua DPRK menyambut baik kehadiran Imum Mukim dari Kecamatan Kuta Alam yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi terkait pendirian Koperasi Mukulam Maju Bersama yang akan dikelola oleh Mukim Kecamatan Kuta Alam. 

Pihaknya merespon sangat positif rencana para pengurus Mukim Kecamatan Kuta Alam tersebut. Farid Nyak Umar berharap dengan hadirnya koperasi akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat serta dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan yang ada di Kecamatan Kuta Alam. 

"Tentu ini sangat selaras dengan program pemerintah kota, khususnya dalam membangkitkan ekonomi warga yang terpuruk selama pandemi Covid19," kata Farid Nyak Umar. 

Pada kesempatan itu Ketua DPRK juga meminta masukan dari para Imum Mukim terkait penegakan syariat Islam di gampong dan persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. 

Hal itu juga disampaikan Wakil Ketua I, Usman, dirinya menyambut baik dengan kehadiran para imum mukim ke gedung DPRK Banda Aceh. Dengan kehadiran mereka dinilai dapat saling menguatkan satu sama lain terutama dalam penguatan perekonomian masyarakat. 

“Tentu kami menyambut baik kedatangan ini, ke depan kami akan terus melakukan koordinasi dengan para imum mukim terutama dalam hal penguatan pemerintahaan mukim khusunya di Kuta Alam, dan umumnya di wilayah Kota Banda Aceh,” kata Usman. 

Imum Mukim Lam Kuta, Herman Abu Bakar, mengatakan dengan pertemuan tersebut pihaknya juga membahas  gagasan untuk pemberdayaan ekonomi khusunya kepada masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Kuta Alam. 

“Dalam pertemuan tadi mendapat sambutan yang sangat bagus, insyaallah dewan akan mendukung untuk hal–hal yang bersifat membangun perekonomian masyarakat,” kata Herman.

Peresmian Masjid Bantuan Aceh Disambut Gembira Warga Kota Palu

Palu – Peresmian Masjid Nurul Hasanah Aceh di Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada Minggu (22/11) disambut gembira masyarakat setempat. Kegembiraan itu terpancar dari sambutan hangat pemerintah setempat dan masyarakat yang hadir menyaksikan peresmian masjid.

Abdul Qahar, 69 Tahun, warga Pengawu mengaku cukup bahagia dengan rampungnya pembangunan masjid tersebut sehingga segera dapat difungsikan pasca peresmian.

“Kami merasa senang sekali atas bantuan dari Aceh ini. Mudah-mudahan bisa kami gunakan secepatnya,” ujar Qahar sembari bercerita bahwa masjid lama di lokasi tersebut telah ambruk dan hancur akibat gempa dan tsunami yang melanda kawasan itu dua tahun silam.

Abdul pada kesempatan itu juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh masyarakat dan Pemerintah Aceh yang telah bahu-membahu menggalang dana untuk membangun masjid tersebut.

Kegembiraan atas peresmian masjid juga diutarakan Aslia. Perempuan berusia 70 ini mengaku senang bisa menyaksikan kembali keberadaan masjid di desanya.

“Alhamdulillah, saya senang sekali, kami bisa shalat di sini lagi,” ujar perempuan yang sengaja menyempatkan diri untuk datang menyaksikan prosesi peresmian masjid.

Sejak ambruknya masjid desa tersebut akibat gempa, pelaksanaan ibadah dilakukan di bawah kanopi dengan luas sekitar 5 x 20 meter yang difungsikan sebagai masjid darurat di lokasi itu.

Masjid Nurul Hasanah Aceh terletak di Jalan Padanjakaya, Kelurahan Pengawu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

Peresmian masjid ini dilakukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah serta disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Dg. Palabbi, Plt. Walikota Palu, Sigit Purnomo, serta para pejabat Pemprov Sulawesi Tengah.

Sementara Gubernur Aceh dalam kegiatan itu didampingi Istrinya, Dyah Erti Idawati, Pimpinan dan Anggota DPRA, Dirut PT. Bank Aceh Syariah, para Anggota Forkopimda Aceh, sejumlah Bupati dari Aceh, serta Komunitas Kerukunan Masyarakat Aceh di Palu.

Aceh dan Sumut Ditetapkan sebagai Tuan Rumah PON XXI Tahun 2024

Jakarta – Provinsi Aceh dan Sumatera Utara resmi menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI atau 21 tahun 2024. Kepastian itu diperoleh usai Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyerahkan Surat Keputusan (SK) penetapan secara langsung pada Kamis 19/11 tadi.

SK Penetapan Tuan Rumah PON tersebut diserahkan oleh Menpora kepada Ketua KONI Pusat. Ketua KONI kemudian menyerahkan SK itu kepada pemerintah Aceh yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, Dedy Yuswadi.

Dedy mengatakan pihaknya sudah lama menunggu SK tersebut. Pasalnya, sejak diputuskan sebagai tuan rumah dalam rapat tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun 2018 lalu, Aceh disebut sudah menyiapkan lahan yang akan dibangun menjadi fasilitas dan venue olahraga untuk PON 2024 mendatang.

“Alhamdulillah hari ini SK sudah kita terima. Kita sudah menyiapkan lahan seluas 110 hektare untuk pembangunan venue di Kuta Malaka Aceh Besar. Tahun depan insya Allah akan ada penyiapan lahan kembali serta penyiapan masterplan pembangunannya,” kata Dedy.

Dedy menyebutkan dengan penyelenggaraan bersama event empat tahunan itu, maka secara umum Aceh dan Sumut akan menyelenggarakan masing-masing 31 cabang olahraga. Di antara cabor yang bakal digelar di Aceh adalah sepak bola.

“Khusus sepak bola di tempat kita, karena pembukaan nantinya digelar di Aceh, “ kata Dedy.

Sementara itu, Menpora Zainudin Amali, menjelaskan penyelenggaraan PON dengan dua tuan rumah menjadi pengalaman pertama. Ia berharap tidak ada hal-hal di SK yang masih dianggap abu-abu karena bisa menjadi perselisihan.

Oleh karena itu, Menpora meminta kepada KONI Pusat untuk mendetailkan SK sebagai panduan agar jangan sampai menjadi penyebab konflik di kemudian hari.

“Saya mohon Aceh dan Sumut ini sama. Jadi ini yang saya mohon betul apalagi ini beda Provinsi, dari awal ini saya ingatkan jangan sampai penyelenggaraan dua provinsi ini jadi tidak akur. tapi saya yakin ini bisa sukses. Jadi itu saya ingatkan,” kata Menpora.

Sebelumnya Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga telah melakukan pertemuan dengan Menpora dan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, pada awal Oktober lalu. Nova menegaskan komitmen Aceh untuk menyukseskan gelaran olahraga nasional tersebut.

Saat itu, Nova didampingi Ketua Umum KONI Aceh, Muzakir Manaf, Ketua Harian KONI Aceh, Kamaruddin Abu Bakar, Sekretaris KONI Aceh, M. Nasir, perwakilan Dispora Aceh Teuku Bustaman serta Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh, Almuniza Kamal.

“Untuk teknis komitmen cabang Olahraga (cabor) serta tempatnya, sudah dipersiapkan untuk PON tahun 2024 nanti. Namun, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu dalam bentuk Porwil, sehingga saat PON kita sudah siap,” kata Nova saat itu.

Nova menjelaskan, selain persiapan pembangunan venue Pemerintah Aceh juga segera memasukkan anggaran yang akan dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan PON XXI nanti.

Back To Top